FLASHBACK Pilkada Yalimo: Masyarakat Terdampak Konflik

"Kalau melihat dari rekam jejaknya, apabila MK kembali memutuskan PSU, saya rasa demikian (kembali terjadi aksi massa). Jadi kami juga mengusulkan supaya sebelum ada keputusan dari MK harus ada pendekatan budaya dulu jadi ketika MK keluarkan putusan maka masyarakat sudah bisa terima," kata Enrico. (*)

Pembangunan Terhenti

Sejak terjadi aksi massa di Distrik Elelim, aktivitas pemerintah dan masyarakat terhenti cukup lama karena massa memblokade jalan.

Hal ini yang kemudian disayangkan oleh Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HPKY) Gibson Wandik.

Ia menyebut, konflik politik berkepanjangan di Yalimo membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan publik.

"Semua berhenti, sekolah tidak ada, yang sakit harus berobat ke Wamena atau Jayapura," kata Gibson yang saat ini berkuliah di Universitas Cenderawasih.

Baca juga: PSU Pilkada Yalimo Relatif Kondusif, Polda Papua: 1.500 Personel Diterjunkan

Ia masih bersyukur karena program bantuan biaya pendidikan masih tetap berjalan meski situasi di Yalimo belum kondusif.

Gibson pun meminta para elite politik dan aparatur pemerintahan untuk bersikap profesional.

Menurut dia, walau konflik politik tengah terjadi di Yalimo, tetapi roda pemerintahan harus tetap berjalan karena kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda.

"Antara politik dan pemerintahan itu dua urusan berbeda, jadi seharusnya semua tetap berjalan karena masyarakat membutuhkan layanan," kata dia.

Baca juga: KPU Papua: Seluruh Komisioner Terjun Supervisi PSU Pilkada Yalimo

Gibson pun berharap konflik politik di Yalimo dapat segera selesai sehingga roda pembangunan dapat segera berjalan.

"Pembangunan dikorbankan karena politik, ini harus segera selesai," katanya.

Pendekatan Regulasi yang Masif

Apa yang terjadi di Yalimo, dianggap Anggota Komisioner Bawaslu Papua Ronald Manoach sebagai bentuk ketidakpahaman masyarakat terhadap regulasi pilkada. Konflik politik berkepanjangan di Yalimo, kataka dia, sebagai kasus pertama di Indonesia sehingga semua pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi.

"Ini kasus pertama di Indonesia dan memang kami sudah menyarankan pada rapat evaluasi agar bersama Menkopolhukam agar semua pihak melakukan evaluasi dalam kaitan pendekatan regulasi agar jangan di 2024 tidak terjadi lagi hal yang sama," kata Ronald.

Ia berharap semua pihak terkait saling bahu membahu mengedepankan upaya pencegahan agar konflik yang terjadi di Yalimo tak terulang. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Pilkada Yalimo Tak Kunjung Usai, 3 Kali Gugatan di MK hingga Masyarakat Jadi Korban Konflik Politik