Pemekaran Papua
Marinus Yaung: DOB Bisa Membangkitkan Spirit Papua Merdeka
Apabila tak ada strategi alternatif, maka krisis politik atas konsep Papua Merdeka dan NKRI harga mati, akan selalu jadi sumber bencana kemanusiaan.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Persoalan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masih terus jadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, dan masyarakat hingga kini.
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Marinus Yaung mengatakan, memekarkan Papua menjadi beberapa Provinsi baru adalah agenda strategis negara dalam melahirkan kebijakan subtitusi politik.
Tujuannya, untuk mejawab aspirasi politik Papua Merdeka.
Baca juga: Pemekaran 3 Provinsi di Papua, Sulaeman Hamzah: Tujuannya Mendekatkan Pelayanan bagi Masyarakat
"Karena politik Papua Merdeka yang diusung ULMWP dan OPM adalah bagian dari perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dalam konsep makro. maka pemerintahan Jokowi menjawabnya dalam bentuk konsep kekuasaan mikro," ujarnya keterangan tertulis yang diterima Tribun-Papua.com, Senin (7/3/2022).
Selain itu, menurut akademisi Uncen itu, kebijakan pemerintah dengan adanya DOB juga merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihambat.
"Hambatanya mungkin cuma datang dari sumber pembiayaan yang berasal dari APBN," katanya.
Menurut Marinus, pemerintah pusat akan menghitung dengan cermat volume pembiayaan setiap provinsi baru di Papua.
"Ini agar tidak membuat APBN semakin defisit dan pinjaman luar negeri semakin meningkat untuk menutupi defisit tersebut," jelasnya.
Baca juga: OPM Tolak Pemekaran Provinsi Baru di Papua, Sebby Sambom Ancam Tembak Bupati Pendukung DOB
Lanjut Marinus, kebijakan subtitusi politik dari macro power ke micro power dalam bentuk DOB, adalah win-win solution yang tidak merubah bentuk negara, tetapi menciptakan negara-negara kecil di dalam negara di Papua.
"Dengan membentuk konsep micro power state DOB Provinsi Papua, spirit Papua Merdeka dalam segala bidang kehidupan, seperti pendidikan dan kesehatan, bisa diimplementasikan orang asli Papua sendiri," ujarnya.
Menurut Akademisi itu, soal merdeka belajar, berinovasi dan berkreatifitas dalam pembangunan sesuai konteks dan identitas lokal Papua untuk mencapai kebahagian hidup dan merebut masa depan ini bisa dicapai ketika micro power, atau negara-negara kecil berada di tangan orang asli Papua.
"Jangan takut dan kuatir dengan migrasi warga nusantara yang mengancam piring makan orang asli Papua di wilayah negara - negara kecil tersebut. Selama powernya masih di tangan orang asli Papua, tegaskan bahwa wilayah otoritasnya ini adalah wilayah kedaulatan orang asli Papua," ujarnya.
Baca juga: Mahasiswa di Sorong Tolak DOB Provinsi Papua Barat Daya
Memang konsep subtitusi politic strategy dari macro power ke micro power, adalah sebuah konsep tentang distribusi kekuasaan (transfer of authorithy), yang masih baru di telinga orang Papua.
"Tetapi menurut saya perlu dipahami oleh para elit dan pejabat Papua saat ini untuk dikomunikasikan kepada kelompok sipil pro Papua Merdeka di Papua, bahwa inilah plan B dari perjuangan politik oleh ULMWP dan OPM selama ini," jelasnya.
