Papua Terkini
Mahfud MD Segera Realisasikan Pembentukan DOB Papua!
Tujuannya, seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer, agar membatasi akses Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, meminta Menkopolhukam, Mahfud MD, segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah.
Tujuannya, seluruh pasukan keamanan dikerahkan untuk membuat garis embarkasi militer, agar membatasi akses Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan para simpatisan.
“Biarkan KKB dan simpatisannya beraktivitas dengan agendanya sendiri di Provinsi KKB milik mereka sendiri," ujarnya.
Hal itu lantaran, menurut Marinus, semua pihak mau Papua menjadi satu.
"Kita mau Papua tanpa perpecahan.”
“Tapi melihat polarisasi yang semakin tajam di tengah-tengah masyarakat, dan persenjataan modern yang dimiliki KKB, ini suatu pra kondisi yang telah menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lain di luar suku-suku yang membentuk KKB,” ujarnya.
Demikian, sambung Marinus, perlu segera dibentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Provinsi KKB agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran.
“Pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," ujarnya.
Tidak hanya itu, Marinus juga menjelaskan pandangan tersebut lebih kepada kepada isu human security di Papua.
"Sebab Ini masalah serius yang tidak bisa ditangangi oleh kelompok elite politik dalam satu Provinsi Papua saja.”
“Bahkan ketika nyawa manusia Papua dan non Papua melayang sia-sia, terjadi disparitas cara pandang dari kalangan aktivis HAM Papua dan juga dari mulut elit dan pejabat Papua," jelasnya.
Baca juga: Rakyat Papua Harus Gagalkan Otsus dan Tolak DOB, KNPB: Rebut Demokrasi!
Sebab menurut Marinus, disparitas cara pandang dan penanganan warga masyarakat Indonesia di Papua terlihat tidak adil.
"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua,” jelasnya.
Marinus menyarankan, Provinsi Pegunungan Tengah atau yang ia istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB.
Baca juga: PRP Gelar Demo Akbar di Awal April 2022: Tolak DOB dan Otsus Jilid II secara Nasional
Sebab, Marinus menyebut telah melihat masalah Papua perlu dilokalisir.
