Papua Terkini
Rakyat Papua Harus Gagalkan Otsus dan Tolak DOB, KNPB: Rebut Demokrasi!
Perjuangan penolakan Otsus Jilid II dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kian mendapat penolakan serius beberapa organisasi di Bumi Cenderawasih.
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Polemik penolakan Otsus Jilid II dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus diperjuangkan di Provinsi Papua.
Meski demikian, hal tersebut kian mendapat penolakan serius beberapa organisasi di Bumi Cenderawasih.
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap menyampaikan, seluruh rakyat Papua harus gagalkan Otsus dan pemekaran, serta rebut demokrasi.
Baca juga: Demo Tolak DOB di Sorong Papua Barat: Emosi Massa Memuncak, Lakukan Aksi Bakar Ban
"Meski gelombang penolakan Otsus dan pemekaran terjadi hingga memakan korban rakyat Papua, RUU DOB untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan sedang dipaksa masuk dalam pembahasan harmonisasi di Baleg DPR RI untuk disahkan," kata Ones kepada Tribun-Papua.com, Senin (28/3/2022), di Perumnas 3 Waena.
Kata Ones, aksi penolakan rakyat Papua dan kajian berbagai akademisi tentang ketidaklayakan pemekaran dan ancamannya di tanah Papua tidak digubris dan ditolak Jakarta.
"Hampir satu juta orang dan 116 organisasi dalam Petisi Rakyat Papua telah menolak Otsus dan produk pemekaran. Kehancuran Papua benar-benar didesain Jakarta. Semua kajian akademik maupun aspirasi ditolak," ucapnya.
Menurutnya, Rakyat Papua menolak bukan hanya karena ancaman kebijakan politik Jakarta ini, tetapi duduk persoalannya karena Otsus tidak berhasil menjamin dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
"Otsus justru menggagalkan proses dekolonisasi bangsa Papua. Indonesia di bawah hukum internasional tidak memiliki kedaulatan atas West Papua. Sehingga status Otsus dan pemekaran merupakan administrasi kolonial yang digunakan sebagai alat ekspansi modal, militer, dan pendatang,"ungkapnya.
Dengan tegas Ones menyampaikan, seluruh Rakyat Papua wajib menolak penjajahan Indonesia atas Papua.
Baca juga: Soal Kesejahteraan Masyarakat, MRP: Papua Tidak Perlu DOB
"Aksi-aksi penolakan segala produk kolonialisme itu wajib didukung semua orang. Ini kewajiban moral bagi setiap umat manusia tanpa batas rasial, agama, dan kelompok. Ini produk oligaki kapitalis birokrat yang harus ditolak oleh rakyak Indonesia,"jelasnya.
Lebih lanjut kata Suhuniap, DPRP, MRP dan Gubernur dalam dua Provinsi administrasi kolonial adalah boneka kolonial yang takut berdiri bersama rakyat Papua.
"Para pejabat ini memanfaatkan penderitaan rakyat Papua untuk uang dan jabatan dalam kolonial. Mereka harus diberi peringatan dengan suara dan aksi-aksi rakyat Papua terus menerus tanpa celah,"tegas Ones.
Baca juga: Demo Tolak DOB di Malang Jatim: Khawatir Perampasan Tanah Masyarakat Adat dengan Tekanan Militer
Ones menambahkan, Ingat! Prinsip kita adalah bangkit membela diri dari ancaman kolonialisme dan kapitalisme.
"Upaya membela diri bukanlah makar, kriminal, atau teroris. Ini adalah perjuangan pembebasan nasional Papua Barat. Agar 1000 tahun kedepan bangsa Papua masih terus eksis diatas tanah airnya sendiri,"tutupnya. (*)
