Massa Tolak Serahkan Aspirasi ke DPR, Filep Karma Nilai Otsus di Papua Gagal

TRRIBUN-PAPUA.COM - Aksi massa menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kota Jayapura pada Jumat (2/4/2022) berjalan lancar.

Massa yang merupakan perwakilan mahasiswa, tersebar di dua titik dan tidak diperbolehkan oleh aparat keamanan untuk melakukan long march ke Kantor DPR Papua yang terletak di pusat kota.

Massa lalu berkumpul di bundaran Abebura, dan Expo Waena.

Baca juga: Filep Karma Bakar Massa Jayapura, Serukan Solusi Papua Merdeka Ketimbang Otsus dan DOB

Para demonstran pun akhirnya hanya diperbolehkan melakukan orasi di kawasan bundaran Abepura.

Di tengah aksi unjuk rasa, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw datang ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi massa.

Jefri Wenda, salah satu perwakilan massa yang melakukan orasi menyampaikan, mereka tidak akan memberikan aspirasi kepada Ketua DPR Papua.

Ia mengaku ingin aspirasi disampaikan di Kantor DPR Papua.

"Kami menjaga harga diri kami, Ketua DPR Papua juga menjaga harga dirinya, maka kami tidak akan menyerahkan aspirasi di sini," katanya.

Jefri pun menegaskan, ia dan rekan-rekannya akan kembali turun untuk melakukan long march ke Kantor DPR Papua.

"Kita minta DPR buka ruang untuk pertemuan rakyat. Tugas DPR berbicara kepada Kapolda agar kami bisa long march ke Kantor DPRP," kata dia.

Baca juga: Ketua DPR Papua Turun ke Jalan Dengar Aspirasi Massa Tolak DOB dan Otsus di Jayapura

Sementara itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.

Jhony mengaku sengaja datang untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa yang menolak DOB.

"Kita DPRP hadir di sini ingin mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Apapun aspirasinya, kami akan terima dan kami akan teruskan," tuturnya.

Mengenai keinginan para mahasiswa datang ke Kantor DPR Papua dengan berjalan kaki, Jhony tidak memberi tanggapan tegas.

Ia hanya menyatakan siap memfasilitasi para pengunjuk rasa.

"Kantor DPRP adalah honai rakyat, tentu kami akan menerima siapapun yang datang. Kalau mau datang, kami akan siapkan kendaraan dengan pengawalan pihak keamanan," kata dia.

Sementara Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri yang juga datang ke lokasi unjuk rasa menjelaskan alasan mengapa polisi tidak memberikan izin kepada para mahasiswa untuk melakukan long march.

Menurut dia, sebagian warga Kota Jayapura, terutama yang menjadi korban kerusuhan di 2019, masih memiliki trauma atas perisitiwa tersebut sehingga potensi terjadinya bentrok antar massa dengan masyarakat cukup tinggi.

Baca juga: Jhony Banua Rouw Minta Demonstran Penolak DOB dan Otsus Papua Sampaikan Aspirasi lewat Dialog 

"Kami sudah tawarkan kalau mau kami antar dengan truk ke DPR Papua dan pulangnya kami antar ke tempat semula," ujar Fakhiri.

Ia menegaskan, kepolisian tidak bermaksud menghalangi para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

Hanya saja pertimbangan keamanan perlu dikedepankan agar situasi kondusif dapat terus terjaga.

Untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, aparat kepolisian menurunkan hingga 1.000 personel.

Adapun jumlah massa diperkirakan mencapai 1000-an orang.

Minta Papua Merdeka

Sementara itu, aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma menyerukan Papua Merdeka sebagai solusi terbaik atas seluruh permasalahan di Bumi Cenderwasih, ketimbang pemekaran daerah dan otonomi khusus.

Seruan ini Filep sampaikan dalam orasinya di hadapan massa, sebelum Ketua DPRP dan Kapolda Papua menyambangi massa di Abepura.

Dia mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Papua selama 20 tahun telah gagal.

Baca juga: Massa Tolak DOB dan Otsus Papua, Orator: Kami Kutuk Pejabat Pendukung Pemekaran

"Tidak ada jalan lain, Papua harus merdeka," kata Filep Karma dalam orasinya saat gelombang penolakan DOB di bundaran Abepura.

Dia mengisahkan, 20 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2000, sejumlah tokoh Papua yaitu Barnabas Suebu, Maikel Manufandu, Philip Erari, dan sejumlah tokoh lainnya tidak meminta kemerdekaan.

"Namun, alternatif yang diberikan itu hingga kini tidak ada perubahan. Malah gagal. Berarti tidak ada jalan lain selain Papua Merdeka," katanya.

Filep mengeklaim pilihan tersebut adalah keputusan terbaik.

"Supaya jangan lagi ada orang yang demonstrasi, atau adik-adik yang menjadi prajurit TNI-Polri ataupun orang Papua mati," ungkapnya.

Baca juga: Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Paniai Papua Belum Ditahan, Kejagung: Purnawirawan IS Kooperatif

Dia berujar, perlu ada perundingan internasional yang dilakukan soal kompleksitas masalah Papua.

"Dulu Papua dipaksa gabung ke Indonesia itu melibatkan Amerika, Belanda dan PBB. Jadi kalau dulu melibatkan dua negara dan lembaga internasional, maka sekarang mereka perlu bersama bangsa Papua melakukan perundingan," jelasnya.  (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demo soal DOB di Jayapura Berlangsung Aman, Massa Tolak Serahkan Aspirasi ke DPR Papua",