Badan Perbatasan dan Kerja Sama Papua Inventarisasi Data Kawasan Perbatasan di Wilayah Utara Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Setidaknya terdapat delapan kabupaten dengan kawasan perbatasan di provinsi Papua.

Daerah dengan kawasan perbatasan ini antara lain, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Pegunungan Bintang, Merauke, Supiori, Biak Numfor, dan Boven Digoel.

Demikian, Badan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua gencar melakukan inventarisasi dan pemuktahiran data infrastruktur di kawasan perbatasan.

Tujuannya, melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten dengan kawasan perbatasan.

Baca juga: BPPK Provinsi Papua Gelar Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan RI-PNG di Merauke

Di bagian utara, koordinasi dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Supiori.

Dipimpin Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua, Suzana Wanggai, tujuan koordinasi tak lain untuk inventarisasi dan pengambilan data infrastruktur dalam mendukung upaya pembangunan kawasan perbatasan.

Pengambilan data juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait lainnya, dalam hal ini Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, dan tentunya Badan Perbatasan di Supori.

Baca juga: Rapat Timpora, Suzana Wanggai: Jalur Skofro Satu di antara Perhatian Badan Perbatasan

Sebelumnya, koordinasi yang sama dilakukan di wilayah selatan Papua, yakni Merauke.

Melibatkan TNI, Polri, dan stakeholder pengelola perbatasan di Merauke, Suzana Wanggai menyebutkan bahwa selama pandemi Covid-19, pihaknya menghimpun isu-isu kawasan perbatasan.

 “Pembangunan kawasan perbatasan sangat erat hubungannya dengan kerja sama kita dengan Papua Nugini (PNG).”

“Kedua pemerintah RI-PNG wajib saling menginformasikan apa yang dilaksanakan di negaranya terutama kawasan perbatasan,” ucapnya.

Baca juga: Badan Perbatasan dan Kerja Sama Papua Perkuat Sinergitas dengan Stakeholder Pengelola Perbatasan

Sebagai contoh, sambung Suzana, di beberapa titik batas jalan perlintasan ketika dilakukan pembangunan, kemudiam orang PNG yang masuk ke wilayah RI dan anak PNG sekolah ke Indonesia ini penting disampaikan ke pemerintah PNG.

“Kami Pemerintah Provinsi sebagaimana dalam perundang-undangan bersama-sama Kementrian Luar Negeri sebagai ketua sidang akan menyampaikan isu-isu yang ada di Indonesia khususnya wilayah Selatan Papua, Merauke dalam BLM,” ungkap Suzana Wanggai.

Kata Suzana, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan di Pegunungan Bintang bulan lalu.

Baca juga: Pemprov Papua Berharap Pintu Perbatasan RI-PNG Skouw Dibuka, Ini Penjelasan Suzana Wanggai

Ada beberapa isu yang didorong dalam Border Liaison Meeting (BLM).

Selain itu, kendala pembangunan kawasan perbatasan juga dilihat guna mencari solusi terbaik. (*)