Pemekaran Papua
Jhony Banua Rouw Tepati Janjinya soal Aspirasi DOB Papua
Memimpin rombongan DPR Papua, Wakil Ketua Yulianus Rumbairusy, mengatakan, aspirasi rakyat soal DOB diserahkan kepada Baleg DPR RI di Jakarta
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Rombongan anggota DPR Papua secara resmi telah menyerahkan aspirasi masyarakat Papua kepada DPR RI perihal pembentukan Daerah Otonomi Khusus (DOB) di Papua.
Memimpin rombongan DPR Papua, Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy, mengatakan, pihaknya menyerahkan langsung aspirasi tersebut kepada Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Rabu (13/04/2022).
Yulianus mengatakan, Badan Legislasi DPR Papua telah menerima berbagai aspirasi perihal DOB Papua dan membahas beberapa hal terkait itu pada 8 April 2022 lalu.
“Kita tahu ada berbagai demonstrasi.”
“Ada yang datang ke DPR dan diterima di komisi terkait serta ada juga yang di pimpinan.”
“Akhirnya kita sepakat untuk meneruskan aspirasi ini ke DPR RI,” kata Yulianus dilansir dari Kompas.com, Rabu (13/04/2022).
Baca juga: Soal Penolakan DOB, Karel Kum: Kami Tidak Mau Berseberangan dengan Pemerintah!
Kata Rumbairusy, aspirasi DOB Papua yang diteruskan ini tentunya bukan hanya aspirasi masyarakat yang menolak DOB, tetapi juga aspirasi dari masyarakat yang menerima DOB di Papua.
“Tadi kita sudah meneruskan aspirasi yang masuk itu. Kita tidak mengurangi atau menambah dan lain sebagainya.
“Aspirasi kita bawa seutuhnya seperti yang disampaikan. Kita cuma rapikan seperti dijilid dan diteruskan kepada DPR RI,” ucapnya.
Janji Seorang Ketua DPR Papua
Dengan telah menyerahkan aspirasi masyarakat Papua perihal DOB hingga ke tingkat pusat, maka Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, menepati janjinya.
Sebelumnya, dalam aksi demo akbar Tolak DOB Papua di Kota Jayapura, 1 April 2022, Jhony bersama anggota DPR Papua lainnya turun langsung ke titik demonstrasi.
Kala itu, Jhony berjanji akan mengawal semua aspirasi perihal DOB Papua hingga ke pemerintah pusat.
"Kami berjanji akan mengawal semua aspirasi DOB ke pemerintah pusat, sebab soal DOB ini bukan lagi kewenangan DPR Papua," kata Jhony.
Selain itu, soal pro dan kontra tentang DOB di Bumi Cenderawasih, menurut Jhony adalah sebuah dinamika.
