Kantor Staf Presiden Sebut DOB Aspirasi Masyarakat, Lukas Enembe: Saya Tolak!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pro dan kontra terkait rencana Pemerintah Pusat memekarkan Provinsi Papua menjadi beberapa bagian.

Rencana ada tiga wilayah yang masuk dalam daerah otonomi baru (DOB).

Tiga pemekaran tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Lukas Enembe: Saya Diintimidasi, Kok 33 Gubernur Lainnya Tidak?

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kebijakan membentuk DOB di Papua dan Papua Barat dilakukan pemerintah telah berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memeratakan pembangunan di daerah tersebut.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir empat kali lipat Pulau Jawa ini," kata Jaleswari dalam siaran pers pada Jumat (11/3/2022).

Dengan begitu, nantinya pelayanan umum, kependudukan, dan pelayanan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru.

Kendala waktu, jarak, biaya, dan kesulitan transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat juga bisa teratasi.

"Selain itu, agar pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan," tambah Jaleswari.

Baca juga: 20 Tahun Bekerja Untuk NKRI, Lukas Enembe: Jangan Ragukan Nasionalisme Saya!

Terpisah, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan menolak DOB bentukan Pemerintah Pusat.

Hal ini diketahui berdasarkan video singkat yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.

Baca juga: Sejumlah Kepala Daerah Dukung DOB, Kok Lukas Enembe Malah Tolak? Ini Alasannya

Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.

"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," sambungnya. (*)