Ramses Ohee, Sejarah Pepera 1969 dan Kontroversialnya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tokoh sekaligus pelaku sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua, Ramses Ohee, telah berpulang.

Ramses Ohee wafat di RS Dian Harapan, Kota Jayapura, Senin (30/5/2022).

Ramses Ohee sejak kecil sudah mendengar kisah dari ayahnya Poreu Ohee soal Pepera.

Sayangnya, era tersebut masih belum ada teknologi kamera untuk mengabadikan momen dengan mudah seperti sekarang.

Sehingga cerita bahwa ada pemuda Papua bernama Poreu Ohee ikut Sumpah Pemuda hanya menjadi cerita turun temurun dalam keluarga Ohee di Sentani.

Baca juga: BREAKING NEWS Tokoh Pepera Ramses Ohee Tutup Usia!

Yah, Poreu Ohee merupakan satu di antara pemuda Papua yang turut ambil bagian dari Hari Sumpah Pemuda di Jakarta pada medio 1928.

Diketahui, Hari Sumpah Pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa merupakan momentum histories yang teramat penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai perjuangan bangsa Indonesia.

Poreu Ohee adalah Kepala Desa Sentani pada tahun 1927 atas penunjukan Sultan Tidore, sebagai bukti bahwa Papua sudah menjadi bagian dari kerajaan di Nusantara yaitu Tidore pada masa sebelum kemerdekaan.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman, mengatakan almarhum Remses Ohee adalah saksi hidup perjuangan masyarakat Papua dan Papua Barat untuk tetap bergabung kepada NKRI dan aktif dalam perjuangan melalui Barisan Merah Putih.

“Sudah selayaknya Bapak Ramses Ohee mendapat penghormatan atas jasa-jasanya, terlebih lagi sebagai Tokoh Adat sebagai Ondoafi Waena,” kata Herman dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Senin sore.

Kilas Balik

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah pemilihan umum yang diadakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969.

Tujuan Pepera yaitu untuk menentukan status daerah bagian Papua Barat, apakah akan dimiliki Indonesia atau Belanda. 

Baca juga: Zaman Pepera Ayah Ramses Ohee Termasuk 1.025 Orang yang Memilih NKRI!

Berdasarkan hasil Pepera, sebanyak 1.025 laki-laki dan perempuan yang diseleksi militer Indonesia secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia. 

Hasil tersebut kemudian diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Majelis Umum PBB.