Status Honorer Bakal Dihapus Tahun Depan, Papua Barat akan Kebanjiran Pengangguran

TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kebijakan penghapusan status tenaga honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), mendapat sejumlah respons.

Penghapusan status honorer bakal diberlakukan tahun depan.

Ini berdasarkan Surat Menteri Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam surat tersebut tertulis para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus jenis kepegawaian selain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing-masing.

Baca juga: Kemenpan Bakal Hapus Status Honorer, Pemkab Jayapura Tetap Perjuangkan jadi ASN

Selain itu diminta tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Wakil Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Papua Barat Wempi Rekung menanggapi penghapusan tenaga honorer dapat berimbas pada angka pengangguran.

"Kita berharap ini (honorer) sebagai upaya untuk mengentaskan pengangguran di Manokwari Selatan, kan janji politik kita akan membuat masyarakat lebih sejahtera, kalau nganggur kan jadi miskin," kata Wempi, Rabu (8/6/2022).

Sedangkan di sisi lain, sektor usaha sedang dihadapkan pada kondisi pandemi. Sehingga untuk mendorong membuka lapangan kerja pun terkendala.

"Ya, dorong swasta tapi dengan pandemi Covid-19, dorong apanya? Bantu ada tapi dorong enggak ada," kata Wempi.

Wempi Rengkung mengatakan, dulu Pemda Mansel sudah merekrut sekitar lebih dari 3.000 tenaga honorer.

"Tapi kan anak daerah berharap setelah pulang studi harus ada lapangan kerja baru, janji politiknya kan memberikan kesempatan lapangan kerja kan," ucapnya.

Meski demikian, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari di era Pemerintahan Bupati Dominggus Mandacan itu menyebutkan soal keterbatasan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca juga: Honorer di Timika Sikat Isi ATM Rekan Sekantornya, Total Uang Rp 54 Juta Milik Korban Raib

"Cuma kan pada akhirnya itu dari anggaran daerah juga to, itu sebabnya dari pemerintah pusat kita berharap DAU dengan pertimbangan dan kebijakan pemerintah pusat bertambah pegawai honor, dulu kan ditanggung oleh daerah, tapi kalau jadi ASN, jangan bebankan daerah semua," tuturnya.

Sementara Sekertaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Ever Dowansiba mengatakan, daerah memang sangat terdampak dengan kebijakan penghapusan honorer.

"Hal ini pasti akan berdampak, bahkan ke pemerintahan juga," katanya.

Meski demikian, kata Dowansiba, daerah tidak bisa menolak kebijakan pemerintah pusat.

"Nanti kami komunikasi dengan Pak Bupati agar mencari solusi seperti apa supaya jangan ada dampak. Sebab mau dan tidak mau suka dan tidak suka kebijakan dari pemerintah pusat kita akan laksanakan," ucapnya.

Ever mengatakan, awalnya tenaga honorer yang direkrut Pemerintah Pegunungan Arfak mencapai 800, namun sebagian sudah diangkat menjadi PNS.

"Dengan pengangkatan kemarin sudah berkurang sekitar 400-an" ucapnya.

Baca juga: Hari Pertama Betugas, Paulus Waterpauw Hadapi Demonstran dari Honorer: Kita ke Jakarta!

Sekertaris Daerah Kabupaten Manokwari, Hendri Sembiring mengatakan, Pemda Manokwari untuk sekarang tidak lagi merekrut tenaga honorer.

"Yang sudah telanjur enggak, cuma kalau sekarang saya sudah saran ke Pak Bupati agar jangan kita angkat lagi," ucap Sekda Manokwari. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Tenaga Honorer Bakal Dihapus Tahun Depan, Ini Kata Sejumlah Pejabat Daerah di Papua Barat