Petinggi PKB Ini Kian Mesra dengan Megawati, Bakal Digaet Lengserkan Jokowi di Pilpres 2024?

TRIBUN-PAPUA.COM - Rumor beredar soal "kemeraan" petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ini soal penjajakan kerja sama politik menjelang Pemilu 2024.

Kedekatan ini juga seiring berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024.

PDI Perjuangan besutan putri Bung Karno, menyatakan pihaknya membuka keran kerja sama lantaran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki sifat yang mudah bergaul. 

Ungkapan Megawati tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Bukan Anies atau Kader PAN, Dua Pejabat Jawa Barat Ini Diusulkan Capres 2024: Muda dan Berbahaya!

Cak Imin juga disebut memiliki kedekatan dengan Megawati.

"Jadi ya Cak Imin itu cair orangnya ya. Dia bertemu dengan Bu Mega karena beliau dekat dengan Bu Mega."

"Cak Imin ini, bahkan dititipkan oleh Gus Dur kemudian bertemu dengan Pak Prabowo. Ya silaturahim kan suatu hal yang baik, suatu hal yang positif untuk bertemu," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Hasto juga menceritakan ketika pertemuan Cak Imin dengan Megawati saat pelantikan menteri baru di Istana, beberapa waktu lalu.

Kala itu, Cak Imin menanyakan tongkat yang dibawa Megawati.

Dari tongkat itu, terjadi perbincangan yang lucu di antara mereka.

"Ya kalau Cak Imin ini memang kita ketemu dengan Bu Mega kemarin juga dialog-dialog itu lucu. Jadi sambil menanyakan, ibu kan membawa tongkat pusaka."

"'ini dari mana, ini unik', dan terjadi lah dialog tentang tongkat bu Mega itu," papar Hasto, sembari senyum.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, tidak hanya PKB, PDI-P juga membuka peluang kerja sama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar atau Gerindra.

"Kita ini kan membangun semangat gotong royong. Tapi kerja sama ini kan muncul dari satu niat terdalam bagi kemajuan Indonesia kita, bukan semata-mata berapa kalkulasi politik menteri yang akan didapat dengan kerja sama itu, itu dalam sistem parlementer," kata Hasto.