Tolak Gabung Ke Provinsi Papua Pegunungan, Masyarakat Pegubin Bakal Gugat Ke MK

“Tapi kenapa Pemerintah Pusat tetap ngotot masukkan kami di Provinsi Papua PegununganPegunungan. Harus diingat bahwa pemekaran ini tidak berdasarkan kultur atau adat tapi berdasarkan akses geografis. Semua akses kami dari Sentani lewat pesawat ke semua distrik. Harusnya ada kajian ilmiah sebelum membagi kabupaten ini ke provinsi-provinsi,” katanya.

Saat ini, kata Yance, Bupati Spei Bidana dan 25 anggota DPRD Pegubin berada di Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi ini.

Ia menilai, keputusan ini harus dikaji dan diuji materi tentang dasar pemindahan Pegubin ke Provinsi Papua Pegunungan.

“Kami minta anggota DPR RI dari Dapil Papua harus melihat persoalan ini dan ikut memperjuangkan di DPR dan Kemendagri. Masyarakat Pegunungan Bintang yang sudah memilih kalian, menunggu tanggung jawab moril kalian memperjuangkan aspirasi mereka,”ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Agama Pegubin Yehezkiel Kaladana, mengatakan bahwa seluruh masyarakat Pegunungan Bintang tidak terima keputusan Pemerintah Pusat yang membawa Pegubin masuk ke Provinsi Papua Pegunungan.

“Sebab dari akses pelayanan di semua bidang, dari Wamena maupun Merauke tidak ada sama sekali. Semua distrik punya lapangan terbang dan berpusat di Sentani. Jadi akses perekonomian, keluar masuk orang dan barang semua dari Jayapura. Jadi kami minta kepada Pemerintah Pusat, dimana Provinsi Papua ada, kami tetap di situ,” kata Yeheskiel.

Kukuh di Provinsi Induk

Yehezkiel Kaladana menegaskan, jika ada kepentingan elit tertentu untuk membawa Pegunin ke Provinsi Papua Pegunungan, itu adalah sikap yang keliru dan mengorbankan masyarakat di Bumi Okmin.

“Kalau ke depan masyarakat wilayah adat Tabi dan Saereri mau ubah nama Provinsi Papua, kami masyarakat Pegunungan Bintang siap terima itu. Yang penting, kami tetap ada di Provinsi Induk Papua,” katanya.

Ia mengatakan, secara geografis, Pegubin sangat dekat dengan Kabupaten Keerom. Pemerintah Pegubin pun tengah membangun akses jalan darat dari Pegubin ke Keerom melalui Kementerian PUPR.

Baca juga: Ancaman Bupati Pegubin dan Nabire: Sama-sama Ingin Diperhatikan Negara!

“Pemerintah Pusat harus bijak melihat kembali keputusan tentang penetapan DOB itu. Harus kaji ulang agar masyarakat Pegunungan Bintang tidak jadi korban. Jangan hanya mendengar dari sepihak, terutama elit-elit politik Papua yang menginginkan agar Pegunungan Bintang tidak lagi di Provinsi Papua,” ujar Yehezekiel.

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat Pegubin harus bersatu padu untuk memperjuangkan aspirasi ini. Sebab ini menyangkut nasib masa depan generasi mereka.

“Semua kami orang Pegunungan Bintang rata-rata punya rumah, punya tanah, dan anak-anak kami semua sekolah di Sentani dan Jayapura. Kami tidak punya rumah di Wamena atau Merauke. Mohon Pemerintah Pusat melihat kembali kekeputusannya," katanya. (*)