Info Mimika
Wabup Mimika Janji Usut Tuntas Kasus Pengangakatan Honorer K2 Formasi 600 Seleksi 2017
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob berjanji akan usut tuntas kasus pengangkatan honorer K2 formasi 600
Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Maickel Karundeng
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela
TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob berjanji akan usut tuntas kasus pengangkatan honorer K2 formasi 600 ditahapan seleksi tahun 2017 lalu.
Johannes Rettob turut menyampaikan kekesalannya terkait pengangkatan K2 formasi 600 tersebut.
Baca juga: Haji Asri Yelipele, Dari Guru Honorer Hingga Jadi Pengurus Masjid
Ia merasa beserta Bupati Mimika telah dibohongi oleh oknum-oknum di dalam pemerintahan.
"Saya pikir kalian tahu mengenai persoalan honorer. Saya sendiri juga yang perjuangkan ini sampai di Komisi II DPR,"kata Johannes Rettob di Jayapura, Selasa (12/7/2022).
"Tapi begitu waktu kuota itu turun, saya tidak tahu sama sekali bisa terjadi seperti ini,"ujarnya.
Wabup Johannes juga meminta kepada masa aksi untuk memberikan data-data sejumlah ketidakadilan yang ada agar diperjuangkan bersama-sama.
Baca juga: Honorer Siluman di Pemkab Mimika Belum Dibersihkan, Kepala BKD Malah Bilang Begini
"Saya minta data-data yang dianggap nama-nama itu adalah siluman dan sebagainya. Karena menurut saya, ini ada manipulasi data. Karena minimal yang diterima oleh pusat adalah yang sudah bekerja 5 tahun,"katanya.
Dia berjanji akan usut tuntas masalah pengangkatan K2 formasi 600 yang dianggap cacat aturan.
"Kita bersihkan semua orang-orang yang tidak benar. Jadi saya minta data itu kalian berikan sama saya dan kita berjuang sama-sama,"ujarnya.
Sebelumnya, Aliansi Honorer Kabupaten Mimika kembali datangi Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP 3 pada Senin (11/7/2022) kemarin menuntut keadilan dalam pengangkatan K2 formasi 600 yang dianggap cacat aturan.
Baca juga: Honorer Siluman Bermunculan di Pemkab Mimika, Kinerja OPD dan Kepala Daerah Dipertanyakan
Dengan membawa sejumlah spanduk beserta data dan bukti terangkum pada sebuah dokumen, mereka berorasi meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait ketidakadilan yang mereka alami. (*)