Demokrat Desak Bupati Mamberamo Tengah Berhenti Kabur dan Hadiri Panggilan KPK: Hadapi Proses Hukum

TRIBUN-PAPUA.COM - Partai Demokrat meminta Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang merupakan kadernya untuk tak menghindari proses hukum.

Diketahui, Ricky Ham Pagawak yang menjadi tersangka kasus suap proyek pembangunan di Mamberamo Tengah kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Papua Nugini.

Merespons hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Ricky Ham Pagawak untuk tidak melarikan diri dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga: Paspornya Dicabut sejak 3 Juni, Bupati Mamberamo Tengah Diduga Kabur ke PNG Lewat Jalur Tak Resmi

"Sesuai dengan etika dan fatsun politik sebagai kader Partai Demokrat, Pak RHP wajib menghadapi proses hukum yang tengah dihadapinya saat ini secara kesatria," kata Kamhar, kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Kamhar mengingatkan bahwa melarikan diri hanya menambah masalah.

"Karenanya kita harapkan beliau akan mengindahkan dan menghadiri panggilan KPK," ucapnya.

Lebih lanjut, Kamhar mencontohkan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, tidak pernah ada kader yang ditolerir jika terkena kasus korupsi. 

Baca juga: Bupati Mamberamo Tengah Masuk DPO karena Diduga Kabur ke PNG, KPK Juga Keluarkan Surat Pencekalan

Hal itu sama seperti kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Semuanya diproses secara hukum, dan menghormati sepenuhnya proses dan keputusan hukum. Di masa kepemimpinan Mas Ketum AHY pun demikian, nilai, sikap dan tradisi ini kokoh terjaga," tandasnya.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai DPO (daftar pencarian orang).

"Iya betul," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Rahmadani, saat dikonfirmasi soal status buronan Ricky Ham Pagawak, Minggu (17/7/2022).

Dalam salinan surat yang diterima Tribunnews.com, berkas DPO Ricky diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 15 Juli 2022.

Dalam surat itu disebutkan Ricky merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah serta penerimaan lainnya.

Baca juga: Kenal Ricky Ham Pagawak? Bupati Mamberamo Tengah Kini Buron KPK: Ini Total Harta Kekayaanya

Masih berdasarkan isi salinan surat, Ricky dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK telah mengancam Ricky Ham Pagawak yang tak bersikap kooperatif dengan penetapan DPO.

Pasalnya, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah itu berulang kali mangkir dari panggilan tim penyidik KPK.

Ricky sudah dua kali dipanggil KPK, yakni pada Senin (27/6/2022) dan Kamis (14/7/2022).

Pada Jumat (15/7/2022), tim penyidik berupaya menjemput paksa Ricky ke kediamannya di Papua.

Baca juga: Bupati Mamberamo Tengah Jadi Buronan, IM57+ Sebut Ada Kebocoran Informasi di Internal KPK

Namun, tim penyidik KPK tak berhasil menemukan keberadaannya.

Usut punya usut, ternyata Ricky melarikan diri ke Papua Nugini melalui Vanimo.

Berhasilnya Ricky kabur ke negara tetangga diduga berkat bantuan tiga anggota polisi, Aipda AI dan Bripka JW yang berasal dari Brimob dan Bripka EW dari Polres Mamberamo Tengah.

Ketiganya merupakan pengawal Ricky dalam kapasitasnya sebagai Bupati Mamberamo Tengah.

Tiga personel Polri itu pun telah ditahan di Mapolda Papua terkait kasus kaburnya Ricky Ham Pagawak.

KPK diketahui tengah menyidik kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait berbagai pengerjaan proyek di Pemkab Mamberano Tengah, Provinsi Papua.

Baca juga: Hendak Diperiksa KPK, Petinggi Kabupaten Mamberamo Tengah Diduga Kabur ke PNG

Sehubungan dengan itu, maka KPK pun telah menetapkan tersangka.

Namun, pengumuman tersangka akan dilakukan saat pihaknya menangkap atau menahan para tersangka tersebut.

Diduga Kabur ke PNG Lewat Jalur Tak Resmi

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) diduga kabur melalui jalur tidak resmi ke Papua Nugini (PNG).

Pasalnya, pintu perbatasan Wutung-Papua Nugini belum dibuka sejak ditutup saat pandemi.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), kata Surya, tak mencatat adanya data Ricky ke luar negeri pada 14 Juli.

Baca juga: Demo Menuntut KPK Hentikan Kasus Korupsi di Mamberamo Tengah Dinilai Coreng Nama Baik Orang Papua

Menurut Surya, KPK meminta Ditjen Imigrasi agar mencegah Ricky bepergian ke luar negeri.

Pencegahan ditetapkan dan berlaku per 3 Juni hingga 3 Desember mendatang,

Surya juga menyebut, sejak 3 Juni lalu, paspor milik Ricky tidak lagi berlaku.

“Per tanggal 3 Juni, paspor RHP juga resmi dicabut sehingga tidak lagi berfungsi sebagai dokumen negara,“ kata Surya dalam keterangan resminya, Senin (18/7/2022). (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Minta Bupati Mamberamo Tengah Hadiri Panggilan KPK, PD: Melarikan Diri Hanya Menambah Masalah dan Imigrasi Duga Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Tak Resmi