Sebut Pembentukan DOB Papua untuk Pemerataan Pembangunan, Jokowi: Memudahkan Jangkauan Pelayanan

TRIBUN-PAPUA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua dilakukan untuk pemerataan pembangunan.

Diketahui, Rancangan Undang-undang (RUU) tiga DOB Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan disahkan pada 30 Juni 2022 dan resmi diundangkan pada pada 25 Juli 2022.

Jokowi mengatakan pembentukan DOB di Papua akan memudahkan masyarakat di pelosok untuk mengakses pemerintahan.

"Ini untuk pemerataan pembangunan. Tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan itulah di bangun daerah-daerah ekonomi baru," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Soal Penetapan Pj Gubernur 3 DOB di Papua, Wamendagri: Paling Lambat Akhir Oktober

Klaim Pembentukan DOB dari Aspirasi Masyarakat

Di kesempatan yang sama, Jokowi mengklaim bahwa kebijakan pembentukan DOB di Papua berasal dari aspirasi masyarakat.

"Saya sendiri mendengar permintaan dari bawah, saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah kelompok-kelompok masyarakat datang terus minta, itu dari tujuh tahun yang lalu," tutur Jokowi.

Soal adanya pro kontra terhadap pembentukan tiga DOB di Papua, Jokowi menilai itu sebagai hal yang wajar karena setiap warga memiliki hak untuk berpendapat.

"Kalau ada pro dan kontra, itulah namanya demokrasi," pungkasnya.

Baca juga: Wamendagri Sebut 3 DOB Papua Bakal Diawasi DPRP dari Provinsi Induk hingga 2024

Wamendagri: Warga Antusias dengan DOB Papua

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengklaim bahwa masyarakat antusias dengan pembentukan tiga DOB Papua.

John Wempi Wetipo menyebut antusiasme warga dengan penetapan DOB itu terlihat ketika ia berkunjung ke lokasi pemekaran.

"Pada saat kita hadir ini kok saya lihat antusiasme masyarakat luar biasa itu ya. ya jadi ketika ada di Nabire itu masyarakat itu sambutan. Sampai anak-anak sekolah masyarakat itu turun di jalan-jalan," ujar John Wempi Watipo dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribun, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Hal itu, menurut John Wempi Watipo menepis anggapan bahwa DOB Papua mengalami penolakan.

Ia membantah jika sambutan tersebut dimobilisasi oleh pemerintah.

Baca juga: Aturan Khusus ASN dalam UU DOB Papua, Diprioritaskan OAP