Pemekaran Papua

Wamendagri Sebut 3 DOB Papua Bakal Diawasi DPRP dari Provinsi Induk hingga 2024

Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan tiga DOB di Papua bakal diawasi oleh DPRP provinsi induk.

Penulis: Astini Mega Sari | Editor: Astini Mega Sari
Tribun-Papua
Wamendagri, John Wempi Wetipo - Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan tiga DOB di Papua bakal diawasi oleh DPRP provinsi induk. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan tiga Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tak akan diawasi DPR Papua (DPRP) definitif hingga 2024.

John Wempi Wetipo menjelaskan, ketiga DOB Papua tersebut bakal diawasi oleh DPRP provinsi induk.

Diketahui, Rancangan Undang-undang (RUU) tiga DOB Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan disahkan pada 30 Juni 2022 dan resmi diundangkan pada pada 25 Juli 2022.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pemilihan anggota DPRP ketiga DOB akan diselenggarakan dalam pemilu 2024.

Baca juga: Soal Kriteria Pj Gubernur di 3 DOB Papua, Ini Kata Wamendagri

Menanggapi maraknya aksi tolak Undang-undang (UU) daerah otonomi baru (DOB), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menegaskan, penolakan itu sudah selesai. Sebagai anak asli Papua Wempi sapaan akrabnya menyatakan, tidak ada lagi istilah ditolak atau menerima.
Menanggapi maraknya aksi tolak Undang-undang (UU) daerah otonomi baru (DOB), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menegaskan, penolakan itu sudah selesai. Sebagai anak asli Papua Wempi sapaan akrabnya menyatakan, tidak ada lagi istilah ditolak atau menerima. (Tribun-Papua.com/Tirza Bonyadone)

"Kita belum ada, nanti habis Pemilu 2024 baru diisi kursi DPRP di provinsi yang baru," kata John Wempi Wetipo, seperti dikutip Tribun-Papua.com dari video wawancara khususnya bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Rabu (30/8/2022).

Ia mengatakan, anggota DPRP provinsi induk bakal mengawasi pemerintahan baru di ketiga DOB sesuai daerah pemilihan (dapil) mereka.

John Wempi Wetipo memmberikan contoh DPRD Provinsi Papua yang berasal dari dapil wilayah yang kini masuk Papua Pegunungan akan ditugasi mengawasi pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.

"Katakanlah dapil di wilayah pegunungan dia akan mengawasi wilayah di pegunungan," ucapnya.

Baca juga: Aturan Khusus ASN dalam UU DOB Papua, Diprioritaskan OAP

Pj Gubernur Ditetapkan Paling Lambat Akhir Oktober

Sementara untuk Penjabat (Pj) Gubernur ketiga DOB, John Wempi Wetipo mengatakan akan ditetapkan paling lambat akhir bulan Oktober 2022.

"Dalam jadwal kita (Pj Gubernur) ditentukan paling lambat di akhir Oktober tahun ini," tuturnya.

"Karena Pj Gubernur nantinya ikut menyusun APBD 2023."

Ia mengatakan tak ada aturan khusus yang menyebutkan bahwa Pj Gubernur di tiga DOB harus orang asli Papua (OAP).

Pasalnya, Pj Gubernur di tiga DOB Papua tersebut bukanlah pejabat definitif.

Baca juga: Sebut Warga Antusias dengan DOB Papua, Wamendagri: Mereka Berharap Ini Membawa Perubahan

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved