Korupsi di Papua

Kejati Papua Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat dan Helikopter di Dishub Mimika

Polisi dan Kejati Papua didesak usut kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter dan pesawat Caravan oleh Pemkab Mimika. Negara dirugikan Rp21,8 miliar.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Ketua Forum Peduli Mimika (FPM), Nalio Jangput meminta Kejaksaan Tinggi Papua dan Polda Papua segera mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C -208 EX dan helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Negara dirugikan sekira Rp 21,8 miliar. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Forum Peduli Mimika (FPM) meminta Kejaksaan Tinggi Papua untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat serta helikopter pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.

Warga Mimika juga mengapresiasi Kejati Papua yang kini tengah menyelidiki kasus tersebut.

Ketua Forum Peduli Mimika (FPM), Nalio Jangput, menyebut dugaan korupsi ini berupa pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C -208 EX dan helikopter Airbus H-125.

"Laporan kami telah diterima oleh Kejati Papua dan Polda Papua, sehingga kasus ini sudah dinaikkan seterusnya ke Penyelidikan. Kami sangat mengapresiasi karena ini menyangkut uang rakyat," kata Nalio, secara tertulis diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Kejati Papua Temukan Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat dan Helikopter di Dishub Mimika

Nalio Jangput yang juga berpofesi sebagai pilot, mengetahui persis kasus ini.

Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pengadaan dua pesawat milik Pemda Mimika sarat penyelewengan.

"Pertama adalah soal lelang pesawat itu. Jadi ini dilakukan tahun 2016 lalu oleh mantan Kadis Perhubungan Mimika, namun kemudian beliau menunjuk istrinya untuk terlibat dalam proses itu," beber Nalio.

"Kemudian ditunjuklah Dirut PT Asian One Air yang juga keluarga istri mantan Kadishub. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi permufakatan jahat," sambungnya.

Untuk itu, ia menilai langkah Kejati papua mengusut kasus ini sangat tepat.

Pasalnya, kerugian negara atas kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 21,8 miliar.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved