Kemenkumham Papua

Kanwil Kemenkumham Papua Siap Dukung Program Kerja Bupati Supiori Bantu Masyarakat

Tujuan kunjungan kerja tersebut tak lain dengan fokus agenda utama pelatihan paralegal bagi tokoh agama dan tokoh adat.

Kanwil Kemenkumham Papua
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius Ayorbaba, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Supiori, Jumat (16/9/2022). Anthonius disambut Bupati Supiori Yan Imbab. 

Kemudian, kekayaan intelektual komunal lainnya dari sumber daya genetik meliputi hewan dan tumbuhan, seperti kopi, coklat, dan komoditas lainnya.

Supiori dinilai memiliki potensi tersebut dengan suport dari Dinas Pariwisata guna mendata potensi wisata yang menjadi unggulan dengan biaya 0 rupiah.

“Untuk kopi di Papua, baru Kopi Wamena yang didaftar. Sedangkan daerah lain belum. Padahal di kafe-kafe banyak terlihat kopi dalam kemasan yang menarik,” ujar Anthonius.

Baca juga: Kemenkumham Melayani Papua, Menteri Yasonna Launching MIPC

Anthonius menyebutkan investasi daerah dapat meningkat dengan sendirinya karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi pada Kekayaan Intelektual Komunal.

Tak ayal hal inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan Pemkab Supiori dengan mengidentifikasi KI Komunal di Supiori.

Inovasi 7 Menit Sertifikat Hak Cipta

Seiring perkembangan era digitalisasi, Ayorbaba menjelaskan Kemenkumham telah melakukan inovasi dengan POP HC yang hanya membutuhkan 7 Menit Sertifikat Hak Cipta bisa diterbitkan sepanjang syaratnya terpenuhi.

Berkaitan dengan merek, Anthonius mendorong agar di Kabupaten Supiori pun harus fokus mendaftarkan merek dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat Supiori.

Juga berkaitan dengan Pencatatan Perseroan Perorangan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat dipermudah sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat.

Ini memudahkan sektor kerja dari biaya yang besar dengan membuat PT sendiri atas nama pribadi dengan membayar PNBP sebesar Rp 50.000.

Baca juga: Kemenkumham Melayani Papua, Menteri Yasonna Launching MIPC

Diharapkan Pemkab Supiori mampu bekerja sama untuk membantu warga.

Selain itu, Pengharmonisasian Peraturan Daerah juga didorong untuk menciptakan sebuah Peraturan Daerah yang berkualitas dan menyentuh kepada Masyarakat dengan bekerja sama dengan Para tenaga  Perancang Pertauran Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua.

Jika Bapak Bupati hendak membuat regulasi baru berkaitan dengan Retribusi Daerah, silahkan dibuka saja Pada JDIH karena semua tauran dari Sabang sampai Merauke ada di dalam sistem data tersebut, tinggal dimodifikasi untuk kepentingan daerah.

Baca juga: Peringatan HDKD Ke-77, Kemenkumham Papua Serahkan Penghargaan kepada Korem 172/PWY

Dari sisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak akan melayani berkaitan dengan Pasport.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved