RUU DOB Papua Barat Daya Segera Ditetapkan Jadi UU, DPRB Minta Warga Tak Permasalahkan soal Ibu Kota

Anggota DPR Papua Barat (DPRPB) minta masyarakat tak permasalahkan soal penetapan ibu kota DOB Provinsi Papua Barat Daya.

TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari
Anggota DPRD Papua Barat George Karel Dedaida - Anggota DPR Papua Barat (DPRPB) minta masyarakat tak permasalahkan soal penetapan ibu kota DOB Provinsi Papua Barat Daya. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Ketua Panitia Kerja (Panja) Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya DPR Papua Barat (DPRPB), George Karel Dedaida mengapresiasi dukungan dari seluruh elemen masyarakat di wilayah Sorong Raya yang getol menyuarakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya.

George mengatakan bahwa aspirasi mengenai pembentukan DOB Papua Barat Daya sudah digaungkan sejak 2001, namun baru terealisasi pada 2022.

Diketahui, DPR dan pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua Barat Daya akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat II dan segera disahkan menjadi UU.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DOB Pemekaran Papua Barat Daya Segera Disahkan Jadi UU

Anggota DPRD Papua Barat George Karel Dedaida
Anggota DPRD Papua Barat George Karel Dedaida (TribunPapuaBarat.com/Safwan Ashari)

"Selama 20 tahun didorong. Sekarang sudah jadi, mari kita syukuri berkat yang Tuhan sudah beri," kata George saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (20/9/2022).

Ia pun meminta masyarakat tak mempermasalahkan soal penentuan ibu kota provinsi.

George mengimbau agar masyarakat Sorong Raya tidak terjebak dalam perdebatan dan perselisihan terkait hal teknis seperti itu

Diketahui, Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Sementara Kota Sorong akan menjadi ibu kota provinsi.

"Jangan berselisih soal teknis-teknis yang kecil," ujar George.

Baca juga: Tegaskan Moratorium DOB Belum Dicabut kecuali Papua dan Papua Barat, Wapres Minta Tak Dipolitisasi

Ia menambahkan, DPR Papua Barat berkomitmen untuk mengawal alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendukung roda pemerintahan DOB Papua Barat Daya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved