PDIP Sindir Nasdem soal Pencapresan Anies Baswedan, Pengamat: Sikap Ini Tidak Elegan
Pengamat menilai sikap PDIP yang terus sentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, kurang tepat.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - PDIP terus menerus menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai sikap PDIP kurang tepat.
Djayadi mengatakan, PDIP harus dewasa dalam berpolitik.
Ia menyebut tak masalah jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi.
Baca juga: Usung Anies, Nasdem Tak Khawatir Kadernya Direshuffle: Kami Setia sampai Akhir Masa Jabatan Jokowi
"Sikap ini tidak elegan, harus dewasa itu para elite partai, justru mereka harus mengerti etika politiknya," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).
Djayadi mengatakan, Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Sementara, deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk Pemilu 2024.
Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini.
"Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024, bukan untuk pemilu," ujar Djayadi.
"Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," tuturnya.
Baca juga: Ungkap Alasan Tak Usung Ganjar Jadi Capres, Nasdem Singgung Sikap Politik Gubernur Jateng
Lagi pula, lanjut Djayadi, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan Pemilu 2024.
Sehingga, wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang, seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain.
Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin tujuh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi.
Maka, tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi.
"Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak mereka dari pemerintahan," ujarnya.
Selain itu, kata Djayadi, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden.
Baca juga: Di Kantor DPP Demokrat, Anies Baswedan Diteriaki: Anies-AHY Pasti Menang!
