Info Mimika
KIP Sosialisasi dan Deklarasi Keterbukaan Infomasi Publik, Ini Kata Plt Bupati Mimika
Saat ini era digital berkembang dan masyarakat bisa kritik melalui media sosial sehingga sebagai pemerintah jangan alergi memberikan informasi.
Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Roy Ratumakin
Sementara, Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai mengapresiasi kehadiran Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mendukung kegiatan ini.
Kelompok informasi masyarakat menjadi garda terdepan keterbukaan infomasi publik baik hoax dan kebenaran.
Saat ini pemerintah mendorong keterbukan informasi di Mimika karena itu wajib dan sudah dilakukan saat ini.
"Saya tegaskan hak masyarakat memperoleh infomasi telah diatur dalam undang-undang," katanya.
Baca juga: Pemprov Papua Beri Diskon Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Dikatakan Wilhelmus, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak besar untuk mengontrol kinerja pejabat publik. Makin terbuka penyelenggara pemerintah wajib diketahui masyarakat.
"Begitu pentingnya keterbukaan informasi publik baik pemerintah dan masyarakat. Masayatakat berhak untuk tahu program dan anggaran dikelola pemerintah," katanya.
Ia menambahkan, saat ini masyarakat semakin cerdas melihat kondisi pemerintahan.
"Saya harap kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang baik bagi pejabat pengelolah infomasi dan dokumentasi," ujarnya.
Moto kegiatan ini adalah, saya berhak tahu, ko berhak tahu, mari kitorang bangun budaya tranparasi di tanah Papua. (*)