DKP Papua Tetap Optimalkan Program di 2023: Meski Anggaran Menipis Akibat Pembentukan DOB

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Imbas menipisnya anggaran akibat adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua akan berusaha mengoptimalkan program dan target kerja di tahun 2023.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Carlos Matuan saat ditemui Tribun-Papua.com di ruang kerjanya, Jumat (3/2/2023).

"DKP Papua di tahun 2023 jangkauan kerja kita tentu akan berkurang, karena sudah ada DOB sehingga jangkauan kerja hanya 8 kabupaten dan 1 kota, serta hanya 1 daerah yakni Kabupaten Keerom yang tidak mempunyai area laut," jelasnya.

Baca juga: Fokus Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, Ini Penjelasan DKP Papua

Lebih lanjut, Carlos menjelaskan, untuk program-program di tahun 2023 akan tetap menjalankan program rutin yang selama ini telah diberikan.

"Mulai dari pemberian bantuan sarpras perikanan seperti perikanan tangkap yaitu pengadaan sarana Speed boat, motor tempel, alat pancing, dan penyimpanan pasca panen," sebut Carlos.

Kemudian untuk kegiatan perikanan budidaya, Carlos menyebutkan pihaknya akan bertopang lebih kepada budidaya perikanan laut.

"Akan ada pemberian bantuan keramba, pakan ikan, dan untuk perikanan air tawar juga ada bantuan yang diberikan DKP Papua," sebutnya.

Hanya saja yang perlu digarisbawahi, pemberian bantuan tersebut bersumber dari dana Otsus yang dialokasikan ke DKP Papua sekira sebesar Rp 16 miliar.

"Tentunya anggaran tersebut tidak besar, karena sudah termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga anggaran itu sangat kecil untuk kita menangani wilayah kerja kita di mana ada 8 kabupaten dan 1 kota," katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar dapat dimaklumi apabila ada bagian-bagian tertentu yang akan dikerjakan oleh kabupaten atau kota.

"Sehingga kami di provinsi lebih banyak berperan pada pelatihan dan monitoring yang dikerjakan," lanjutnya.

Ditanya soal potensi perikanan di Papua sejauh ini, ia menjabarkan lebih banyak dikontribusikan melalui perikanan tangkap atau laut.

"Sebelum adanya DOB, dulu kami di Papua memiliki wilayah operasional penangkapan ikan ada 2 yakni wilayah 718 di bagian selatan dan 717 di bagian Utara," tuturnya.

Baca juga: Penghujung Tahun, DKP Papua Serahkan Paket Bantuan Sarana Prasarana Perikanan di PPI Hamadi

Namun dengan adanya DOB di Papua, maka DKP Papua tak lagi mengurus wilayah 718 di bagian selatan Papua, yakni Merauke dan sekitarnya.