DKP Papua Tetap Optimalkan Program di 2023: Meski Anggaran Menipis Akibat Pembentukan DOB

"Kita hanya mengurus wilayah 717 di bagian Utara meliputi Jayapura, Biak, Serui, Yapen dan sekitarnya," paparnya.

Itupun di wilayah 717, ada batasannya di mana kewenangan provinsi untuk mengelola hanya berkisar dari 0 sampai 12 mil saja.

"Untuk 12 mil ke atas merupakan kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat, sehingga ijin-ijin pun juga mengikuti," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya akan tetap mengoptimalkan wilayah 717, khususnya Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat ekspor ikan dari Papua.

"Termasuk kami juga terus berupaya dalam pengelolaan aset di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, supaya dapat berkontribusi untuk PAD secara maksimal," tandasnya.

Untuk itu dalam target 2023, pihaknya sangat memprioritaskan masalah yang ada saat ini, salah satunya yaitu pengelolaan optimal PPI Hamadi.

"Kalau masalah di PPI Hamadi ini kita selesaikan, maka semuanya menjadi jelas mulai dari stok produksi ikan ketahuan, hingga pemerintah bisa mengintervensi harga ikan di pasaran," harap Carlos.

Tentunya, yang lagi-lagi menjadi catatan untuk disampaikan kepada publik, dengan adanya pengurangan anggaran akibat DOB di Papua, maka pihaknya memastikan tidak sepenuhnya melakukan aktivitas seperti sebelumnya.(*)