Tanggapi Kabar Adanya Perjanjian Politik Anies-Prabowo, PKS Singgung Pernyataan Waketum Gerindra

TRIBUN-PAPUA.COM - Beredarnya kabar mengenai perjanjian polutik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sempat menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno menyebut perjanjian antara Anies dan Prabowo itu masih berlaku hingga Pilpres 2024.

Perjanjian itu disebut-sebut dibuat sebelum pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dan ditandatangani oleh Anies, Prabowo, dan Sandiaga.

Isi perjanjian dilengkapi dengan materai dan disimpan dua petinggi Gerindra, Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Sandiaga Sebut Ada Perjanjian Anies Tak Maju Pilpres jika Ada Prabowo: Legal dan Masih Berlaku

Mengenai hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung Anies maju sebagai capres di Pilpres 2024 ikut buka suara.

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil  Ahmad Fauzi mengatakan, tak mengerti pasti soal isi perjanjian tersebut.

Pun dirinya tidak berani menyimpulkan apakah perjanjian Anies-Prabowo ada atau tidak.

Ia pun memberikan jawabannya soal apakah perjanjian tersebut berpotensi mengganjal Anies maju sebagai capres di Pilpres 2024.

"Simpel saja, silakan kepada pihak yang mengungkapkannya, apakah itu Bang Sandi (Sandiaga Uno), apakah pihak teman-teman di Partai Gerindra, kalau memang perjanjian itu dianggap eksis, ya silakan saja dikomunikasikan kepada pihak yang terkait."

"Bahkan kalau memang perlu sebagai bentuk transparansi kepada publik, silakan saja dibuka secara detail perjanjiannya, sehingga clear diterima oleh publik dan tidak menimbulkan rumor-rumor," kata Nabil dalam acara diskusi Overview Tribunnews, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Sebut Ada Perjanjian antara Prabowo dan Anies soal Pilpres, Sandiaga Enggan Bocorkan Detailnya

Pihaknya mengatakan, PKS tidak ingin masuk dalam substansi isi perjanjian, dengan catatan kalau memang perjanjian itu ada.

Nabil juga mendorong isi perjanjian itu memang dibuka di publik, lantaran telah digaungkan secara luas.

"Kami sebagai komponen dalam Koalisi Perubahan tidak mau masuk dalam substansi isi perjanjiannya, karena kita tidak tahu dan tidak ingin masuk dalam konteks perjanjian," ujarnya lagi.

Namun, soal konteks apakah itu mengganjal Anies maju Pilpres 2024, Nabil mendorong agar pihak-pihak terkait dalam perjanjian segera menyelesaikannya.

"Karena yang mengetahui dan menganggap ada "perjanjian Anies-Prabowo" adalah teman-teman di Gerindra, khususnya Bang Sandi," ungkapnya.

Nabil juga mengungkap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono yang juga tidak mengetahui pasti soal isi perjanjian itu.

Baca juga: PKS Nyatakan Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Serahkan Urusan Cawapres dengan 1 Syarat

Bahkan tidak pernah mendengar soal perjanjian yang melibatkan Anies-Prabowo.

"Beliau mengatakan tidak pernah mendengarnya tidak pernah mengetahuinya menganggap itu juga tidak relevan, kalau kemudian diungkit-ungkit terkesan 'kok kayaknya partai kami tidak dewasa' ini beliau (Ferry Juliantono) yang mengatakan, bukan saya," ungkap Nabil.

"Logikanya, ketika ada suatu perjanjian politik, biasanya ditandatangani oleh calon-calon yang diusung parpol dalam pilkada, logikanya masa berlakunya di masa jabatannya, jadi kalau kita mendukung satu orang calon dalam pilkada di periode tertentu dan di situlah tingkat perjanjian itu berlaku, dan apabila masa jabatannya itu sudah selesai, ya biasanya sudah tidak ada lagi, harus membuat realitas politik baru."

Pihaknya mendorong internal Gerindra untuk menyelesaikan soal isu perjanjian Prabowo dan Anies tersebut secara internal.

Walaupun di sisi lain, mendorong juga isi perjanjian dibuka di publik lantaran telah eksis dan kabarnya menjadi konsumsi publik, bertujuan ungkap Nabil agar tak menimbulkan persepsi liar.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Perjanjian Anies-Prabowo Ganjal Eks Gubernur DKI Jakarta Nyapres 2024? Ini Jawaban PKS