Workshop Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Jadi Harapan Baru

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Sejumlah tokoh adat dan pemuda di Kabupaten Biak menilai, pelaksanaan workshop perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagai pola pendekatan pembangunan berkelanjutan dapat memberikan pengertian dan harapan baru untuk kepada mereka.

Kepada Tribun-Papua.com, Kepala Suku Biak Kota, Tom Imsen mengatakan, workshop tersebut telah memberi pengertian kepada mereka dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat.

"Untuk itu saya berharap agar kedepan ada lembaga atau tim kecil yang bisa memperjuangkan hak masyarakat adat," kata Tom di Gedung KLS Grand Ballroom, Kabupaten Biak, Rabu (8/2/2023).

Baca juga: Ikut Workshop di Biak, Mathius Awoitauw Jelaskan Proses Pembentukan Kampung Adat di Jayapura

Menurut dia, berkaitan dengan hak masyarakat adat, hingga saat ini DPRD Biak tidak pernah menerobosnya.

"Untuk itu, semoga melalui kesempatan ini, ada solusi yang ditemukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak-hak masyarakat sini," ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti di Kabupaten Jayapura yang sudah memiliki Kampung Adat, dan menurutnya itu sangatlah baik.

"Untuk itu kami di Biak juga harus bisa memiliki kampung. adat, dan kalau perlu di seluruh Provinsi Papua ini," katanya.

Sementara, satu di natara peserta Workshop, Yuliana Rumbarar mengatakan, sebagai pemuda melihat kegiatan tersebut sangat baik.

"Artinya, dengan workshop ini, dapat membuka wawasan agar kedepan nanti, kita juga ikut berperan untuk mempertahankan hak adat yang kami miliki," ujarnya.

Baca juga: Sengketa Runway Bandara Sentani, Masyarakat Adat: Penjabat Bupati Jayapura Tolong Perhatikan Kami!

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo menjelaskan, dalam pelaksanaan workshop, banyak hal menarik yang mereka temukan.

Terutama tentang adanya kekhawatiran, maupun tantangan yang dirasakan dari masyarakat adat di Biak dan Supiori.

"Nah buat saya, untuk mengatasi persoalan dasar itu, perlu ada gerakan bersama melalui musyawarah adat untuk membicarakan rencana-rencana mereka dengan baik terkait belum adanya kepastian regulasi dan lain sebagainya agar bisa didorong ke Pemerintah daerah," jelasnya.

Dicontohkannya, di Jayapura sebelum adanya pemetaan wilayah dan kampung adat, masyarakat juga merasa demikian.

Namun itu kekhawatiran mereka terjawab setelah ada gerakan dan dorongan dari bawah, yang akhirnya membuat pemerintah langsung merespon dengan baik.

Baca juga: Bertemu Masyarakat Adat, Pj Bupati Jayapura Pastikan Jalan Kemiri-Depapre Segera Dibangun