Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi
Plt Bupati Mimika Yakin Tak Bersalah Atas Pengadaan Pesawat, Rettob: Ini Skenario Menjatuhkan Saya
Selain Johannes Rettob, Kejati Papua juga menetapkan tersangka lainnya Direktur Utama (Dirut) PT Asian One Air, Silvi Herawati pada 26 Januari 2023.
Prosedur yang dimaksud Johannes Rettob adalah meminta izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tak hanya itu, bahkan Johannes Rettob menilai, kerugian negara yang disebut Kejati Papua sebesar Rp43 miliar sangat tidak masuk akal.
Sebab, Johannes Rettob menuturkan, selama pengoperasian dan maintenance pesawat, PT Asian One Air selaku penanggung jawab tidak memiliki anggaran.
"Harga dua pesawat Rp80 miliar lebih sedikit sisa Rp5 miliar untuk pengurusan operasional pesawat seperti gaji pilot, bahan bakar, jasa bandara, perijinan, dan lain sebagainya," lanjutnya.
Bahkan, dirinya mengaku, pilot-pilot pesawat tersebut sampai tidur di rumah pribadinya karena tidak ada lagi anggaran untuk bayar hotel atau tempat penginapan.
"Uang sudah tidak ada terus saya mau korupsi Rp43 miliar dari mana? Malah saya rugi banyak urus barang ini," keluhnya.
Walau pun begitu, Johannes Rettob meminta kepada seluruh masyarakat Mimika, Papua Tengah, agar tidak terpancing terhadap kasus yang menimpanya saat ini.
"Nanti kita lihat, waktu yang akan membuktikan, Tuhan tahu apa yang saya buat untuk daerah ini. Saya tetap bekerja untuk masyarakat Mimika," pungkasnya.

Massa Desak Kejati Papua Tahan Plt Bupati Mimika
Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua Anti Korupsi menggeruduk Pengadilan negeri Jayapura, Jumat (3/3/2023).
Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Papua segera menahan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob atas dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 43 miliar.
"Apa yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan itu adalah kebenaran, sehingga kami mendukung penuh kebijakan Kejati," ujar Koordinator Aksi, Yops Itlay dalam orasinya.
Pikanya juga mendesak pengadilan negeri untuk menolak praperadilan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.
Sejatinya, mereka mendukung penuh penegak hukum memproses tegas para koruptor di Papua.
Hanya, pihaknya menilai ada diskriminasi dalam penanganan kasus yang menjerat Plt Bupati Mimika.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.