Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi
Kejari Mimika Digeruduk Pendukung Johannes Rettob, Plt Bupati Mimika Tersangka Korupsi Rp 43 Miliar
Johannes Rettob diduga menyelewengkan dana pengadaan pesawat saat dirinya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika 2015. Kerugian Rp 43 M.
Pikanya juga mendesak pengadilan negeri untuk menolak praperadilan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.
Sejatinya, mereka mendukung penuh penegak hukum memproses tegas para koruptor di Papua.
"Kejaksaan dan pengadilan tidak jalan sendiri, kami mendukung penuh proses hukum ini," jelasnya.
Sepak Terjang Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat
Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 26 januari 2023.
Hanya, Kejati Papua tidak menahan Rettob dengan alasan kooperatif selama proses pemeriksaan.
Dalam kasus ini, Johannes Rettob diduga menyelewengkan dana saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun 2015.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua, Aguwani, mengatakan kurang lebih kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ini mencapai Rp 43 miliar.
"Berdasarkan hasil perhitingan audit independen kerugian negara itu ditaksir kurang lebih sebesar Rp43 miliar," kata Aguwani saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/1/2023).
Baca juga: Kuasa Hukum Plt Bupati Mimika Sebut Kejati Papua Salah Prosedur Pelimpahan Kasus Johannes Rettob
Selain Johannes Rettob, Kejati Papua juga menetapkan satu orang lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter ini.

Satu orang lain tersebut itu ialah Direktur Utama (Dirut) PT Asia One Sir atas nama Silvi Herawati.
Aguwani menyebut, sejauh ini sudah ada lebih dari 20 orang yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini.
Bahkan, Aguwani menuturkan, tak menutup adanya kemungkinan penambahan tersangka lain dalam perkara ini.
"Penyidik lagi mendalami ini, ya kemungkinan bisa juga ada tersangka lain," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.