Ini Bukti Pemkot Jayapura Mampu Tahan Laju Infasi

TRIBUN–PAPUA.COM-JAYAPURA- Pemkot Jayapura menarik perhatian pemerintah pusat karena berhasil menekan inflasi daerah dengan sangat optimal.

Adapun bukti Pemkot Jayapura mampu menahan inflasi di daerahnya yaitu, persentasi inflasi Kota Jayapura berada di bawah angka inflasi nasional.

Diketahui, pada 2022, persentase inflasi Kota Jayapura berada di angka 5,2 persen.

Sementara inflasi nasional berada di angka 5,7 persen.

“Jadi jika melihat inflasi kita di Kota Jayapura ini, kita masih relatif terkontrol,” terang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Jayapura, Robert Awi, Minggu (9/4/2023).

Baca juga: Tekan Laju Inflasi, Disperindagkop Kota Jayapura Gelar Pasar Murah untuk Para Pegawai

Kata Awi, dengan mengacu pada target pemerintah pusat di tahun ini, maka inflasi daerah harus ditekan lagi hingga di bahwa angka 3,5 persen.

Menurutnya, ini menjadi pekerjaan berat, bukan hanya bagi Pemkot Jayapura, melainkan pula target ini diperuntukkan bagi seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Strategi tekan inflasi

Strategi pertama ialah melakukan pendataan harga barang di pasar tradisional.

“Kemudian kami juga melakukan pengawasan stok barang, itu kami laporkan setiap hari ke Kemendagri lewat teman-teman di Ispektorat dan BPS Kota Jayapura,”terangnya.

Baca juga: Pemkot Jayapura Dinilai Mampu Tekan Inflasi

Awi menjelaskan, khusus di BPS Kota Jayapura, berdasarkan data yang diserahkan pihaknya tersebut, mereka melakukan perhitungan inflansi harian dan bulanan Kota Jayapura untuk melihat seperti apa perkembangannya.

Selain itu, pihaknya juga memantau harga barang secara langsung di lapangan, kemudian setiap hari diumumkan melalui media massa.

Hal ini dilakukan agar harga barang di Kota Jayapura ini terpantau setiap harinya oleh masyarakat.

“Kalau ada harga barang yang naik segera kita cari tahu masalahnya di mana, kemudian dicarikan solusianya seperti apa. Kita update dan dinamis sekali soal hal ini,” ujarnya.

Pemkot Jayapura juga rutin melakukan rapat koordinasi inflasi bersama pemerintah pusat, di mana Kementerian Dalam Negeri menjadi leading sector-nya.