Krisis Moneter, Kerusuhan Mei 1998, dan Lengsernya Soeharto setelah 32 Tahun Menjabat

Sepanjang 1991-1996, angka inflasi di Indonesia hanya 8,1 persen, tetapi pada 1998 melejit di angka 77,1 persen.

Ketidakmampuan pemerintah menekan inflasi menimbulkan permasalahan krusial dalam masyarakat Indonesia, termasuk mengarah kepada krisis sosial.

Baca juga: Tak Ikut Diculik dan Dibunuh seperti Jenderal-jenderal Lainnya, di Mana Soeharto saat G30S Terjadi?

Krisis Sosial

Krisis sosial pada fase ini, pada dasarnya, disebabkan oleh masalah krisis ekonomi di awal yang tak mampu diselesaikan pemerintah Orde Baru.

Akar permasalahannya terletak pada ketimpangan ekonomi yang terjadi antara masyarakat pribumi dengan keturunan etnis Tionghoa.

Di tengah krisis ekonomi yang berlangsung tersebut, beredar informasi palsu yang mengatakan bahwa orang Tionghoa menimbun sembako.

Selain itu, informasi liar itu juga mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa telah melarikan uang negara ke luar negeri.

Kabar tersebut semakin diperparah dengan kondisi perekonomian masyarakat Tionghoa yang kala itu cenderung lebih stabil ketimbang pribumi.

Atas dasar itu, beredar asumsi yang tak kalah liar tentang masyarakat Tionghoa yang dianggap sebagai penyebab musibah krisis ekonomi Indonesia.

Lebih jauh lagi, beredar desas-desus liar yang memojokkan Tionghoa yang dianggap pro Soekarno dan komunisme.

Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa kerap menjadi korban diskriminasi dan rasialisme dalam kemelut krisis ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia.

Dalam beberapa catatan, masyarakat Tionghoa menjadi korban aksi kriminalitas oleh masyarakat pribumi, mulai dari penjarahan, pembakaran, kekerasan fisik, hingga pemerkosaan.

Di berbagai kota besar, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Solo, dan Surabaya, krisis sosial antara pribumi dan masyarakat keturunan Tionghoa berlangsung mencekam, khususnya pada 13-15 Mei 1998.

Baca juga: Supertasmar: Kemarahan Soekarno pada Soeharto dan Bantahan terhadap Supersemar yang Tak Didengar

Krisis Politik

Merebaknya kedua krisis ini membuat para aktivis menuntut pemerintah Orde Baru secepat mungkin menyelesaikannya.