Triwarno Purnomo Ingatkan OPD Pemkab Jayapura Lakukan Pengadaan Barang dan Jasa Tepat Waktu

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat agar melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023 dengan tepat waktu.

Hal ini disampaikan usai membuka sosialiasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Aula Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Senin (22/5/2023). 

"Banyak hal yang harus di siapkan dari awal. Masalah identifikasi kebutuhan kemudian penetapan barang dan jasa, cara pengadaannya, jadwal, anggaran, dan rencana pengadaan," ujarnya.

Baca juga: Sejumlah OPD Pemkab Jayapura Belum Masukkan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa: Lelang Bisa Telat?

Triwarno mengharapkan semua OPD bisa melaksanakan perencanaanya dengan baik.

Agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti pekerjaan yang terhambat, gagal tender, sengketa dan pekerjaan hukum.

"DAK sendiri saya harap OPD bukan terima saja tapi penting juga untuk baca juknis sehingga bisa tahu range waktu agar semuanya bisa dipersiapkan," katanya.

Pun menurutnya resiko dan dampak menjadi tanggung jawab masing-masing OPD sehingga dapat memperhatikan hal tersebut.

Dia mengatakan keberhasilan pengadaan barang jasa baik secara kualitatif maupun kuantitatif akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan.

Sebab pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang akan memacu sebuah pertumbuhan ekonomi.

"Angka realisasi didukung dengan pertaggung jawaban. Namanya realisasi tergantung pada SPJM masuk, pengakuan belanja juga berdasarkan pertaggung jawaban," jelasnya.

Menanggapi sosialiasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jayapura.

Menurutnya momentum tersebut tepat dilakukan.

Baca juga: Pemkot Jayapura Bakal Berikan Reward Bagi ASN yang Bertugas MPP

Penekanannya pada peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pengendalian kontrak pemerintah.

"Sangat penting dimulai dari proses awal hingga akhir. Memang lingkupnya tidak sebatas itu, penadaan barang dan jasa ini di mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, pemilihan penyedianya, dan pelaksanaan kontrak," ujarnya.

Ia berharap semua OPD dapat berkomitmen untuk melaksanakan perencanan hingga pelaksanaan, sudah ada realisasi dan pertanggung jawaban sebelum tutup anggaran di akhir tahun ini. (*)