Dari Walesi ke Maima, Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Tetap Ditolak Warga?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan memang tidak berjalan mulus.

Pemerintah masih disibukkan dengan lokasi pembangunan kantor yang masih mendapat penolakan dari warga setempat.

Awalnya, lokasi pembangunan kantor di Distrik Walesi.

Namun, ditolak masyarakat adat Wouma, Walesi, dan Assolokobal.

Baca juga: Profil Papua Pegunungan yang Pernah Disebut Provinsi KKB oleh Akademisi Universitas Cenderawasih

Masyarakat dari tiga distrik inipun bahkan sampai menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena.

Penolakan itu bukan tanpa alasan.

Sebaliknya, masyarakat tiga distrik menyebutkan bahwa okasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.

Baca juga: Wamendagri Ingin Bangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Maima, Ditolak Warga Setempat?

Kemudian, tidak ada juga sosialisasi kepada masyarakat adat, pun warga pemilik ulayat tidak memberikan lahannya untuk lokasi pembangunan kantor.

Hal ini membuat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo merelokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Dari Distrik Walesi, relokasi dilakukan ke Distrik Maima.

Baca juga: RESMI! Jhon Richard Banua Buka Turnamen Bola Basket se-Jayawijaya Papua Pegunungan

Namun, tetap saja rencana tersebut masih menimbulkan pro-kontra dari warga setempat.

Ada pihak yang setuju, adapula sebagian tidak setuju atas rencana pembangunan di lokasi tersebut.

Dalam pertemuan yang digelar di Kampung Kepi, Distrik Maima, salah satu tokoh, Bertus Asso, yang diutus oleh Wamendagri, membawa pesan bahwa lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan akan dipindahkan ke Distrik Maima.

Sehingga semua tokoh dan masyarakat harus mempunyai komitmen bersama untuk menyediakan lahan.

Kemudian hasilnya akan sampaikan kepada Wamendagri untuk menindaklanjuti.

“Jadi hari ini beberapa orang yang punya hak ulayat bicara, kesepakatannya akan dibawa ke Bapak (JWW) bersama beberapa utusan, sebentar kita akan ketemu Bapak (JWW) di Hotel," kata Bertus Asso

Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Sementara itu, salah satu pemilik ulayat setempat Pilipus Wamu menjelaskan, pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya ia bersama beberapa tokoh lainnya ketemu Wamendagri dan membicarakan soal pemindahan lokasi pembangunan Kantor Gubernur di Distrik Maima.

Inisiatif itu lahir karena hinggga kini tempat pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan belum pasti, penolakan terus terjadi.

Sehingga Wamendagri telah merespons baik inisiatif pemindahan lokasi ke Maima.

“Saya sudah pergi ke beberapa tempat tapi tidak ada yang merespon baik, sudah bicara ulang-ulang tapi tidak ada yang terima jadi saya kembali ke tempat saya, kampung halaman saya," jelasnya.

 Ditempat yang sama, salah satu tokoh yang tidak setuju Bapak Aimek Wamuan Wamu mengungkapkan, pihaknya tidak setuju karena di masa kepemimpinan Bupati John Wempi Wetipo banyak janji kepada masyarakat Minimo yang tidak pernah direalisasikan.

“Waktu John Wetipo jadi Bupati, bilang mau kasih Distrik di Minimo tapi tidak kasih sampai sekrang, terus jalan yang dia bangun di Maima tidak mau tembus sampai ke Minimo tapi berhenti di batas ini saja," ungkapnya.

Menurutnya, jika berbicara tentang lokasih pembangunan kantor Gubernur mestinya dibicarakan bersama Bupati Jayawijaya John Ricard Banua. karena yang bersangkutan adalah kepala Wilayah yang punya otoritas daerah ini untuk membicarakan tentang lokasi tersebut.

“Saya hanya akan bicara dengan John Banua karena dia yang Bupati Jayawijaya, dia juga yang bangun kita punya Tugu Injil, dia juga yang bangun jalan di wilayah saya Minimo ini," pungkasnya. (*)