Sering Terkendala Jaringan Internet, Pemkab Keerom terus Maksimalkan Pelayanan IKD

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Walaupun sering terkendala jaringan internet, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Keerom, konsisten menggenjot pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat.

Kepala Dukcapil Keerom, Antonius Ama Bolen mengatakan, upaya tersebut terus digenjo karena, kedepan sesuai kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah ditiadakan.

Menurut Anton, dalam upaya tersebut, pihaknya telah mendapatkan dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati.

Baca juga: Dana Desa Tahap 1 di Kabupaten Keerom Belum Dicairkan, Begini Penyebabnya

Berkat dukungan yang ada, maka pembuatan IKD ini lebih difokuskan kepada kepada kaum milenial, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jadi untuk mereka yang milenial, yang 17 tahun ke atas dan baru melakukan perekaman KTP, kita langsung menganjurkan untuk membuat IKD," kata Anton kepada Tribun-Papua.com, Selasa (13/6/2023) di Arso.

Sementara untuk ASN, menurutnya, dalam waktu dekat, pihaknya bakal menyurat kepada seluruh SKPD agar para ASN wajib memiliki KTP Keerom.

Artinya, para ASN mereka harus memiliki KTP Keerom dulu, baru pihaknya pun dapat membuat IKD.

"Langkah ini kita lakukan, karena rata-rata ASN kita di Keerom berdomisili di Kota Jayapura," ujarnya.

Kemudian lanjut Antonius, untuk pelayanan IKD kepada masyarakat, saat ini masih difokuskan dalam ibu kota kabupaten, sementara untuk di distrik, dan kampung belum dilakukan, karena masih ada berbagai kendala, yaitu jaringan Internet.

"Jadi internet ini utama, dan itu tergantung, kalau pas jaringan baik, maka prosesnya cepat, tapi kalau lambat yah, biasanya prosesnya berjam-jam. Dan hal ini sudah disampaikan ke Pusat," jelasnya.

Baca juga: Imigrasi Jayapura Terima 4 Warga PNG dari Keerom, Kakanim: Lakukan Pelanggaran Kami Tindak Tegas

Selain itu, kendala lainnya adalah soal kepemilikan atau fasilitas handphone dari masyarakat.

"Masyarakat kita di kampung-kampung ini tidak punya fasilitas HP. Jangankan android, HP biasa saja mereka tidak ada, baru bagaimana bisa, dan Ini menjadi catatan kami juga untuk dilaporkan ke Pusat, agar suatu saat ketika blangko KTP itu ditiadakan lagi, kami disini bisa diupayakan sejumlah blangko ini kepada mereka yang ada di kampung-kampung," ujarnya.