Papua Terkini
Ketua DPR Papua Pertanyakan Dana Rp 600 Miliar yang Dikelola BPSDM Papua untuk Beasiswa Otsus
Ketua DPR Papua khusus merespons tunggakan pembayaran beasiswa Otsus bagi mahasiswa Papua yang saat ini terancam dikeluarkan dari kampus maupun asrama
Penulis: Yohanes Musanus Palen | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
“Tidak hanya itu, di mana adapula mahasiswa yang kuliah di Universitas Cenderawasih Papua, datanya lengkap di mereka, namun mahasiswa tersebut tidak pernah menerima sepersenpun uangnya karena ada kesalahan nomor rekening. Padahal anggarannya itu sudah cair,” ujar Jhony Banua.
Kasus lainnya, Jhony Banua menambahkan adanya mahasiswa yang terdata melaksanakan studi di Amerika Serikat.
Namun, faktanya mahasiswa-mahasiswa tersebut tengah menjalankan studinya di negara lain, seperti di Singapura.
“Itulah data-data yang kita dapat, selain juga soal keterlambatan pembayaran dengan alasan BPSDM Papua sedang lakukan validasi data mahasiswa,” tutur Jhony Banua.
Menurut Jhony Banua, jika BPSDM Papua beralasan tengah melakukan validasi data kembali, maka itu merupakan suatu hal yang aneh.
“Pasalnya anak-anak mahasiswa inikan sudah kuliah sejak tahun 2019.”
“Apalagi sebelum kuliah, mahasiswa ini lebih dulu lakukan tandatangan kontrak. Ada kontrak 5 tahun selesai kuliah, ada hak, dan kewajibannya, maka datanya seharusnya sudah valid di sana,” ujar Jhonny.
Namun untuk menyikapi semua temuan yang ada, maka DPR Papua dalam waktu dekat ini akan memangil Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen, untuk pertemuan bersama, sekaligus melakukan klarifikasi seluruh temuan yang disampaikan oleh para orang tua mahasiswa ini.
“Kalau memang nanti benar ada temuan seperti ini, maka BPSDM Papua itu kita bubarkan saja, hal ini perlu dilakukan agar tidak terulang lagi masalah yang sama,” tandas Jhony Banua. (*)
DPR Papua
Tribun-Papua.com
Ketua DPR Papua
Jhony Banua Rouw
BPSDM Papua
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pap
Beasiswa
Otonomi Khusus (Otsus)
Otsus
PAPUA TERKINI: Heboh Penemuan Bangkai Pesawat Bekas Perang Dunia II di Perairan Jayapura |
![]() |
---|
Sarat Monopoli dan Korupsi? Kontraktor Listrik Papua Gugat Kebijakan PLN: Somasi Dilayangkan |
![]() |
---|
HUT ke-20 Komisi Yudisial, Kantor Penghubung Papua Ajak Publik Jaga Marwah Hakim |
![]() |
---|
Max Abner Ohee: Perjanjian New York Sah, Papua Bagian Tak Terpisahkan dari NKRI |
![]() |
---|
Sekolah Rakyat di Papua Mulai Beroperasi, Jalan Baru bagi Anak Kurang Mampu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.