Ketua DPR Papua Pertanyakan Dana Rp 600 Miliar yang Dikelola BPSDM Papua untuk Beasiswa Otsus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yohanes Musanus Palen

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – DPR Papua mempertanyakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua terkait pengelolaan anggaran Rp 600 miliar untuk beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) yang dianggarkan DPR Papua setiap tahunnya.

Pertanyaan ini disampaikan langsung Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai menggelar pertemuan bersama orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otsus di Kantor DPR Papua.

Jhony secara khusus merespons tunggakan pembayaran beasiswa Otsus bagi mahasiswa Papua yang saat ini terancam dikeluarkan dari kampus maupun asrama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Inikan aneh sekali. Sebab, kita tahu BPSDM Papua itu mengelola anggaran besar sekali.”

“Setiap tahun mereka mengelola dana Otsus untuk beasiswa itu sekitar Rp 600 miliar lebih,” ucap Jhony Banua Rouw.

Baca juga: Ketua DPR Papua Panggil Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus

Baca juga: Analisis Papua Strategis Gelar Diskusi Publik, Cari Strategi Penyelesaian Beasiswa Otsus Papua

Bahkan, Jhony Banua mengatakan bahwa Rp 600 miliar yang dimaksud hanya untuk anggaran beasiswa.

Selain dana Rp 600 miliar tersebut, ada pula pos anggaran lainnya di BPSDM Papua, seperti dana operasional, dana pengawasan, dana monitoring, hingga dana perjalanan dinas keluar negeri, yang mana setiap tahun dianggarkan.

“Kok bisa ya, anggaran sebesar itu tetapi tidak bisa dikelola secara baik, bahkan sampai harus ada tunggakan atau utang sebesar Rp 122 miliar lebih lagi di tahun 2022 yang belum dibayarkan,” ujar Jhony Banua.

Baca juga: Orangtua Menangis, Memohon Plh Gubernur Papua Selesaikan Masalah Beasiswa Otsus

Kata Jhony Banua, dengan pertemuan bersama para orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otsus, maka pihaknya lebih tajam melihat persoalan yang terjadi saat ini.

“Sesuai hasil pertemuan, kita ditemukan beberapa kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan beasiswa Otsus mahasiswa Papua yang dilakukan oleh BPSDM Papua saat ini,” terang Jhony Banua.

Menurut Jhony Banua, yang terjadi saat ini adalah, beasiswa mahasiswa di tahun 2022 belum dibayarkan dan masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov Papua).

Jhony Banua juga menyoroti data mahasiswa penerima beasiswa yang tidak sinkron.

Misalnya, sambung Jhony Banua, adanya mahasiswa yang terdata studi di luar negeri.

Baca juga: Kisah Desire Umbora, Calon Penerima Beasiswa Otsus yang Ditunda Studi ke Amerika

Namun, faktanya, mahasiswa tersebut tengah menjalankan studi di dalam negeri.