Tak Pernah Dilibatkan, Bapedda Kabupaten Jayapura Kesal: Butuh Rp 80 Miliar Biayai Beasiswa Otsus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengatakan, penerimaan beasiswa otonomi khsusus (Otsus) tidak pernah melibatkan pemerintah daerah.

Parson mengungkapkan, jumlah penerima beasiswa Otsus dari Kabupaten Jayapura terbilang cukup banyak.

Pihaknya memverifikasi sebanyak 427 orang yang berkuliah di dalam negeri dan 86 orang berkuliah di luar negeri.

Baca juga: Ketua DPR Papua Pertanyakan Dana Rp 600 Miliar yang Dikelola BPSDM Papua untuk Beasiswa Otsus

Sementara itu, pemerintah daerah membutuhkan sekitar Rp 80 miliar untuk membiayai kebutuhan mahasiswa tersebut.

Katanya, sejauh ini pihaknya bersama pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat telah membahas kisruh masalah beasiswa Otsus yang kini terhenti.

"Kita sudah bahas beberapa kali, pertama bahas data di Jakarta, Provinsi Papua dengan Kementerian Dalam Negeri membahas sampai datanya kita bahas," ujarnya ketika di wawancarai di lapangan upacara, Gunung Merah, Sentani, Senin (26/6/2023).

Parson menjelaskan, walaupun sekarang dana Otsus sudah dilimpahkan ke kota dan kabupaten namun regulasinya belum ada yang mengatur pembiayaan beasiswa Otsus.

Sehingga, kata Parson, pemerintah daerah kabupaten tidak dapat melakukan pembayaran.

Adapun jika pemerintah harus membayar, kata Parson, mekanismenya anggaran itu harus masuk dalam rencana perubahan kemudian ditetapkan dalam APBD dan disetujui oleh DPR.

"Saya tidak tahu ada dokumen yang sudah di serahkan salam bentuk surat atau hanya pembicaraan, saya hanya tahu BPKSDM Provinsi mengatakan uang otsus sudah di serahkan ke kabupaten. Sehingga jika hanya berdasarkan pembicaraan sekarang orangtua mengeluh tapi dasar apa saya membayar," jelasnya.

Baca juga: Ketua DPR Papua Panggil Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus

Ia mengaku cukup kesal karena pada waktu penerimaan beasiswa perangkat teknis dari kabupaten tidak dilibatkan.

"Sekarang problem mau diangkat untuk terlibat. Harusnya waktu diterima harus memberikan ruang untuk memverifikasi supaya datanya sesuai," jelasnya.

Saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura belum membahas anggaran untuk hal itu, perencanaan dan realisasi dana otsus tahap di Oktober 2023 nanti pun masih dibahas.

Namun pihaknya tetap melakukan koordinasi baik BPKSDM Papua, Bappeda, dan Sekertariat Daerah.

"Kita tidak membiarkan tetapi harus lewat prosedur untuk di jalani bersama," jelasnya. (*)