Kasus yang Melilit Tony Gosal Diminta Dihentikan, Kuasa Hukum: Ada Dugaan Makar oleh Kepolisian

Dasarnya, pihak perusahaan tidak membayarkan bonus hingga berdapampak pada biaya operasinoal.

Sejatinya, kata dia, pelanggan tidak mempermasalahkan soal harga material karena itu merupakan kesepakatan bersama.

“Pelaporan administrasi ke perusahaan di Jayapura dan Surabaya pun saya lakukan transparan,” ujarnya.

Profesionalisme Polisi Dipertanyakan

Sementara itu, Matheus Mamun Sare menyebut penyidik Polda Papua tidak menemukan bukti kerugian perusahaan yang diduga dilakukan Tony Gosal, termasuk dokumen yang dituduhkan.

“Klien kami sudah datang memenuhi undangan (penyidik Polda Papua) untuk memberikan klarifikasi soal apa yang terjadi,” jelasnya.

Hanya, Mathius kesal dengan ulah DW yang membuat laporan yang sama ke Polresta Jayapura Kota.

Langkah Sang Pengusaha melaporkan kembali Tony Gosal pun dianggap cacat hukum.

Pasalnya, Polda Papua adalah induk pelaporan permasalahan di tingkat provinsi.

Otomatis, Polres jajaran tidak semestinya menagani kasus ini karena laporan awal telah ditangani Polda Papua.

“Tiba-tiba tanggal 9 Februari 2023 Pak Hengki ini membuat laporan yang sama ke Polresta (Jayapura Kota),” ungkap Mathius, seraya mempertanyakan sikap Polda Papua yang tak professional dalam penanganan kasus.

Sementara, laporan ini ditangani Unit I Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota.

Adapun laporan oleh DW pada 9 Februari 2023 bernomor LP/B/149/II/2023/SPKT/PolrestaJayapuraKota/PoldaPapua.

Baca juga: Triwarno Purnomo: Pesan WA dan Telepon Mengatasnamakan Pj Bupati Jayapura Adalah Penipuan

Lapor Balik Pengusaha dan Oknum Polisi

Sementara itu, penyidik Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota menjadi sorotan.