Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika Tentang LKPJ dan Ranperda APBD Digelar

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Rapat paripurna I masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang  laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 di gelar.

Rapat paripurna tersebut digelar selama tiga hari yaitu, Rabu (26-28/7/2023) dihadiri oleh  Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, Wakil Ketua I Alex Tsenawatme, Wakil Ketua II, Yohanes Felix Helyanan, PJ Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito.

Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng mengatakan, rapat paripurna dilakukan ini berkaitan dengan pencapaian kinerja pembagunan program kegiatan menjadi hal yang harus di pertanggungjawabkan sebagai organisasi kinerja.

Baca juga: Berada Basis, Partai Buruh Optimis Bertekad Raih 7 Kursi DPRD Mimika

Kata Anton, LKPJ Bupati Mimika pada dasarnya merupakan progres kinerja selama satu tahun  sehingga perlu adanya evaluasi.

Ruang lingkup LKPJ mencakup arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah (pendapatan dan belanja daerah), penyelenggaran urusan disentralisasi dan tugas pembantuan dan penyelenggeraan tugas umum.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Pemda Mimika yang telah  menyerahkan dukumen LKPJ tahun 2022 untuk dievaluasi. Nanti akan dibahas kegagalan dan keberhasilan indikator kinerja dalam pelaksaan pembangunan di Mimika di tahun mendatang," ungkap Anton kepada Tribun-Papua.com, Rabu (26/7/2023).

Anton mengatakan, PP-APBD merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan karena sebelumnya telah dikakukan uudit oleh Bandan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang keuangan daerah secara normatif.

"Ini merupakan langkah dan prosedural yang memiliki fungsi pengawasan anggaran antara BPK, Kemendagri dan DPRD," katanya.

Baca juga: Target 10 Kursi DPRD Mimika di Pemilu 2024, Hanura Janji Perhatikan Otsus Papua Tengah

Lanjutnya, PP-APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemeintahan yang baik sesuai dengan asas umum begitupun pengawasan APBD agar tindakan menjamin pengelolahan keuangan daerah sesuai tujuan dan rencana.

Pengawasan dilakukan DPRD Mimika bertujuan untuk mendeskripiskan regulasi pengawasan APBD Mimika agar dapat digambarkan secara jelas dan terperinci.

Partisapasi dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan agar terwujudnya detail keuangan menjadi tranparan dan pada penyerapan program smart city.

"Saya harap pimpinan OPD semua hadir sehingga rapat paripurna ini bisa berjalan dengan lancar, mengingat banyak anggaran belum berjalan dengan maksimal bahkan ini sudah sampai di tahap perubahan anggaran," harapnya.

Baca juga: Serahkan Dokumen Bacaleg Pemilu 2023, Partai Golkar Optimis Pertahankan 7 Kursi DPRD Mimika