ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Bencana Kelaparan di Kabupaten Puncak

Kelaparan di Puncak, Musibah yang Sering Terulang: Tak Ada Antisipasi Dini dari Pemerintah?

Korban meninggal akibat kekeringan itu yakni Yenis Telenggen (38), Yemina Murib (42), Ater Tabuni (46), Tenus Murib (46), Tera Murib (39) dan bayi.

Editor: Roy Ratumakin
Humas Kementerian Sosial
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Adrianus Alla bersama timnya memberikan bantuan makanan bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (27/7/2023). Jumlah warga yang mengalami musibah kelaparan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi mencapai 7.500 orang. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sebanyak enam orang meninggal dan 7.500 warga di Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah juga terancam akibat bencana kekeringan.

Korban meninggal akibat kekeringan itu yakni Yenis Telenggen (38), Yemina Murib (42), Ater Tabuni (46), Tenus Murib (46), Tera Murib (39) dan bayi bernama Ila Telenggen.

Rata-rata, korban meninggal dalam kondisi lemas, sakit diare, panas dalam, sariawan dan sakit kepala.

Baca juga: Perintahkan Jajarannya Tangani Kelaparan di Papua Tengah, Jokowi Juga Minta TNI Bantu Pengawalan

Kondisi ini terjadi karena dampak dari El Nino yang mempengaruhi suhu permukaan laut yang mengakibatkan terjadinya perubahan curah hujan secara drastis yang membuat tanaman warga membusuk sehingga mengalami kegagalan panen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengintruksikan pengiriman bantuan bahan pangan, namun sempat terkendala karena lokasi yang sulit dijangkau dan situasi keamanan di Papua.

 

 

Di mana, masih banyak ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membahayakan pesawat yang membawa bahan makanan.

Sejauh ini, warga di dua distrik tersebut sudah mendapat bantuan pangan sebanyak 12,5 ton.

Bencana kelaparan di Papua bukan masalah baru. Pada Agustus 2022, kelaparan yang sama merenggut 3 korban jiwa.

Dari kejadian ini, pemerintah dituntut untuk mencari solusi terbaik bagi warganya. Karena beberapa daerah di Papua khususnya di Kabupaten Puncak sudah beberapa kali terjadi kelaparan dan dianggap daerah bencana.

Baca juga: Bencana Kekeringan Landa Puncak Papua Tengah, Willem Wandik: Setiap Tahun Dianggaran Rp 2 Miliar

Namun, selama ini pemerintah masih menyelesaikannya dengan pemberian bantuan makanan tanpa ada tindakan lebih lanjut untuk mencegah hal yang sama terulang kembali.

 

Dampak El Nino

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, kekeringan di Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume masih akan berlangsung hingga satu bulan ke depan.

"Diperkirakan musim kemarau terjadi hingga September ini. Intensitas hujan rendah, suhu panas dan pada malam hari suhu udara turun hingga di bawah 10 derajat celsius," kata Kepala Stasiun Klimatologi Jayapura Sulaiman di Jayapura, Jumat (28/7/2023).

Sulaiman menyebut, bencana kekeringan itu merupakan dampak dari Badai El Nino.

Baca juga: Dampak Kekeringan Masuk Lintasan KKB di Papua Tengah, 7.500 Warga Butuh Bantuan

Setiap Tahun Dianggaran Rp 2 Miliar

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupatan Puncak buka suara soal anggaran yang disiapkan dalam menghadapi bencana kekeringan.

Bupati Puncak, Willem Wandik mengatakan, pihaknya setiap tahun menganggarkan sebesar Rp 2 miliar untuk mengatasi bencana tersebut.

"Bencana ini setiap tahun kami alami pada bulan Juni, Juli dan Agustus dan rutin setiap tahun di Puncak,” kata Wilem Wandik kepada Tribun-Papua.com, Senin (31/7/2023).

Menurut Bupati Willem, anggaran Rp 2 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah digunakan untuk pemulihan bencana kekeringan yang selama ini terjadi.

 

 

"Rp 2 miliar ini dianggarkan pascapemulihan selama 6 bulan karena hasil tanaman masyarakat mati dan busuk. Ini juga untuk menekan angka kematian," tuturnya.

Menurutnya, hingga saat ini, pascabencana kelaparan sudah ada 6 warganya meninggal dunia dikarenakan akses ke lokasi sangat sulit dijangkau dengan jalan kaki.

Satu-satunya transportasi adalah pesawat untuk antar bahan makanan.

"6 warga telah meninggal dunia akibat bencana kelaparan ini. Bama dan logistik juga terus didatangkan sehingga masalah ini pelan-pelan sudah di atasi,” ungkapnya.

Wilem menyebut, akibat bencana itu banyak warga terkena penyakit muntaber namun saat ini sudah ada tim medis menangani warga terkena dampak.

"Penyakit yang muncul saat ini sudah di atasi, sudah ada tim medis baik dokter dan perawat," pungkasnya.

Baca juga: Bantuan Akhirnya Tiba di Lokasi Kekeringan Puncak, Polisi Sebut Warga Ikut Menjaga Datangnya Pesawat

Respon Cepat Wapres

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (1/8/2023).

Rapat itu untuk membahas penanganan dampak bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah.

"Agenda utama rapat internal tersebut adalah mengoordinasikan upaya percepatan penanganan bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Papua Tengah, serta mengantisipasi agar peristiwa seperti di Papua Tengah tersebut tak terjadi di tempat lain," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, Rabu.

Para pejabat yang diundang rapat adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Masduki mengatakan, rapat siang nanti adalah bentuk respons cepat dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bencana kelaparan di Papua tersebut segera ditangani.

"Selaku ketua Badan Pengarah Papua, Wapres bertindak cepat dengan melakukan rapat koordinasi untuk menangani kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Papua Tengah," ujar Masduki.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera menangani kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

"Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Menteri Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan juga di daerah, di Papua, untuk segera menangani secepat-cepatnya," kata Jokowi usai meresmikan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Jokowi juga memerintahkan aparat TNI untuk mengawal penanganan kasus kelaparan di daerah tersebut.

Sebab, salah satu hambatan dalam menangani bencana ini adalah masalah keamanan, yakni pesawat tidak berani mendarat untuk mendistribusikan bantuan.

"Sebab itu, saya minta juga tadi TNI untuk membantu mengawal. Di sana memang problemnya selalu seperti itu," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Wapres Akan Kumpulkan Menko Polhukam dan Panglima TNI, Bahas soal Kelaparan di Papua

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved