Cipayung Jayawijaya Geruduk Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Tolak Sumule Tumbo Jabat Pj Sekda

Laporan Wartawan Tribun-Papua.cpm, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Cipayung Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayawijaya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Cabang Wamena, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Wamena, mendatangi ke Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dengan tegas menolak Sumule Tumbo kembali menjabat sebagai Sekda.

Koordinator lapangan, Theo Michael Mabel mengatakan, pihaknya menilai Sumule Tumbo bekerja tidak transparan dan tidak profesional selama menjabat Sekda Papua Pegunungan.

Baca juga: Egianus Kogoya Diduga Dalang Penembakan yang Menewaskan 3 Warga di Kabupaten Nduga Papua Pegunungan

"Kami meminta dengan tegas kepada Bapak Sumule Tumbo agar tidak lagi memperpanjang dan memaksa kembali menjadi Penjabat Sekda," kata Korlap Theo Michael Mabel kepada Wartawan di Wamena, Senin 21/08/2023)

Theo mengungkapkan, kehadiran Provinsi Papua Pegunungan tujuannya untuk mensejahterakan dan meminimalisir angka kemiskinan, kebodohan di tanah Papua khususnya Papua Pegunungan.

“Tetapi bagaimana kalau teman-teman di luar Papua datang dan memonopoli tempat dan mengambil alih, itu sama saja merugikan.”

"Kami minta Sumule Tumbo dengan besar hati untuk beri kesempatan orang asli Papua untuk memimpin daerah kami sendiri," sambungnya.

Ia menegaskan, jika hal itu tidak dilakukan oleh Sumule Tumbo maka, pihaknya bakal melakukan pemalangan semua aktivitas di Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Selan itu, kata Theo Michael Mabel, pihaknya bakal melibatkan masyarakat secara luas di seluruh Papua Pegunungan.

Baca juga: PENGUMUMAN DCS Bacaleg Pemilu 2024 DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua Pegunungan

"Kinerjanya tidak benar, kami meminta beliau tidak mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk memperlanjutkan SK Sekda Provinsi Papua Pegunungan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Jayawijaya Yanuarius Wilil, mengatakan sejak dilantiknya Pj Sekda Papua Pegunungan, tidak ada satupun gebrakan yang dibuat olehnya.

"Tidak konek dengan masyarakat yang ada di sini, selalu bicara dengan undang-undang, kinerja beliau tidak terlalu bagus," katanya.

Pada tempat yang sama juga Ketua HMI Komisariat Cabang Wamena, Muksin Yelipele berujar, Cipayung Kabupaten Jayawijaya meminta kepada mendagri tidak harus mengambil ahli dalam kinerja Penjabat Gubernur Papua Pegunungan,  biarkanlah semua kewenangan di provinsi berhak diatur oleh gubernur.

"Jangan lagi pak Wamen turun intervensi dan mengambil ahli dalam kinerja Pj Gubernur Papua Pegunungan," ujarnya.

Baca juga: PENGUMUMAN DCS Bacaleg Pemilu 2024 DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua Pegunungan

Berikut tuntutan dalam aksi demo damai tersebut diantaranya:

1. Kepada Bapak Dr, SUMULE TUMBO, SE., MM, agar berhenti memaksa kembali menjadi penjabat Sekertaris Daerah dan mematuhi kebijakan Gubernur terkait dengan pergantian penjabat sekda, sebab kebijakan dan sikap penjabat gubernur sesuai dengan dasar perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Berdasarkan poin 1 pada pernyataan sikap kami di atas maka, kami memberikan waktu selama satu minggu terhitung sejak tanggal aksi hari ini.

Dengan demikian, jika tidak ada tanggapan balik dari pemerintah provinsi papua pegunungan dan kepada BAPAK DR, SUMULE TUMBO, SE.,MM terus memaksa upaya-upaya perlawan terkait aksi kami. Maka kami akan mengambil sikap dan langka yang lebih besar dari aksi hari ini.

Demo damai tersebut diterima langsung oleh Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Pegunungan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Pegunungan Tunggul Wijaya Pengabean. (*)