ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Papua Terkini

Tuntut Kehadiran PBB, ULMWP Bakal Gelar Aksi Damai: Ini Tanggal dan Lokasinya?

Menurut Buchtar Tabuni, pembantaian dan pembunuhan rakyat Papua adalah pelanggaran HAM karena dilakukan oleh instrumen pemerintah Republik Indonesia.

|
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Ketua Dewan West Papua (West Papua Council) Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Buchtar Tabuni saat diwawancarai awak media termasuk Tribun-Papua.com Jumat (25/3/2022). 

Laporan Wartawan, Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama rakyat Papua bakal menggelar aksi guna mendesak pemerintah Indonesia membuka asas kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke Bumi Cenderawasih.

Deklarator ULMWP yang juga selaku badan eksekutif UPMWP, Buchtar Tabuni mengatakan, pemerintah Indonesia terus melakukan pembunuhan terhadap masyarakat Papua selama Juni hingga September 2003.

Baca juga: Berkantor di Papua, Marinus Yaung Sebut Momen Baik bagi Wapres Maruf  Dialog dengan ULMWP dan OPM

“Kekerasan TNI-Polri kepada masyarakat sipil terjadi di Dogiyai, Fakfak, Yahukumo, Nduga, Pegunungan Bintang. Hal ini menyebabkan 13 orang tewas, tujuh orang luka-luka, 16 ditangkap, dan sekitar 64.000 orang mengungsi,” kata Buktar dalam seruan aksinya yang diterima Tribun-Papua.com.

Selain itu, kata Buchtar, Indonesia telah menempatkan sebanyak 47.261 personel militer dan ada sekitar 445 perusahaan di Papua yang bergerak di bidang pertambangan mineral minyak gas, pengusaha hutan dan perkebunan sawit.

 

 

Menurutnya, pembantaian dan pembunuhan rakyat Papua adalah pelanggaran HAM karena dilakukan oleh instrumen pemerintah Republik Indonesia.

"Persoalan pelanggaran HAM sudah mendapat perhatian dari negara-negara sub regional MSG dan regional PIF, sehingga pada 24 Agustus 2023 dalam communike MSG nomor 9 poin ke-1 mengakui bahwa forum yang paling tepat untuk membahas isu HAM adalah PBB melalui Dewan HAM PBB," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Hentikan Penguasaan SDA Papua yang Berdampak Konflik, Ini Kata Presiden ULMWP

Untuk itu, menurut Buchtar, sesuai dengan situasi luas Papua saat ini dan communike MSG 24 Agustus 2023, maka ia menyerukan kepada rakyat Papua untuk bergabung dalam aksi demonstrasi damai.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia membuka akses kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua dan mendukung pertemuan IPWP 18 Oktober 2003 untuk mendesak kunjungan komisi HAM PBB ke West Papua sesuai Komunika MSG," katanya.

Sekadar diketahui, kegiatan aksi tersebut bakal dilaksanakan pada bulan ini pukul 09.00 WIT dengan sasaran aksi Perumus III dan titik kumpul Doyo Baru Pos 7, Expo Perumnas III, Lingkaran Abpura, Entrop,  Taman Imbi, dan Yapis. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved