Peluang OAP untuk Jadi Anggota DPR Papua di 2024 Bakal Sangat Minim, Ini Penyebapnya!

Menurutnya, faktor intervensi penguasa kadang terlalu kuat mempengaruhi keputusan penyelenggara Pemilu dalam penentuan perolehan kursi partai politik maupun seorang caleg.

"Penyelenggara mudah menggonta-ganti atau mengalihkan perolehan suara sesuai deal-deal politik dengan penguasa lokal di daerah," jelasnya.

"Cara-cara begini jelas, posisi caleg orang asli Papua lemah. Caleg yang dekat dengan penguasa lokal, pasti diperhitungkan mendapat posisi di DPRD," sabungnya.

Baca juga: Abisai Rollo: Anggaran Pilkada 2024 Kota Jayapura Belum Dibahas di DPRD

Faktor-faktor sebagaimana tersebut diatas ini, secara langsung maupun tidak langsung mengeleminasi eksistensi posisi politik orang asli Papua dilembaga legislatif.

"Kehadiran orang asli Papua di lembaga legistatif semakin tersisih, sehingga warnah legislatif lebih dominan dikuasai oleh orang non asli Papua," tukasnya.

Kondisi tersebut, kata politisi senior dari partai Golkar itu bahwa memberikan kesan yang kurang berimbang dengan konteks hak-hak dasar kesulungan orang asli Papua sebagaimana diamanatkan dalam Otonomi Khusus Papua.

"Otsus Papua memberikan ruang dan kewenangan khusus bagi orang asli papua untuk mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat papua," pungkasnya. (*)