Wapres Bantah Kelaparan di Yahukimo, Amnesty Internasional: Remehkan Krisis Kemanusiaan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum lama ini mengatakan tidak ada bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Pernyataan Ma'ruf Amin tersebut pun menuai kritik.

Menurut Wapres, Sorotan terhadap penghalusan makna kata dari "kelaparan" menjadi "kekurangan pangan“ telah mengundang perbincangan yang lebih luas, bagaimana pemerintahan Jokowi mereproduksi strategi komunikasi orde baru guna mengurangi gesekan di masyarakat.

Baca juga: BENCANA KELAPARAN di Yahukimo, Pemprov Papua Pegunungan: Itu Fakta!

"Itu tidak ada yang mati kelaparan. Bahwa di sana ada kekurangan pangan, iya," kata Wapres.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay menjelaskan bahwa maksud pernyataan Ma'ruf Amin adalah "untuk meluruskan berita awal mengenai adanya kematian massal. ternyata tidak ada".

Keterangan tersebut disampaikan Theo kepada BBC News Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menyiapkan rencana jangka pendek dan panjang untuk menanggulangi kelaparan yang berulang.

Menghaluskan Kata "Kelaparan"?

Kabar puluhan orang Papua yang diduga mati kelaparan di Distrik Amuma, Yahukimo, Papua Pegunungan Tengah, mencuat sekitar 25 Oktober lalu.

Terakhir, datanya menunjukkan sebanyak 24 orang meninggal, tapi pemerintah belum mengumumkan kesimpulan penyebabnya.

Baca juga: BANTU PELAYANAN Kelaparan di Yahukimo, 5 Nakes Dianiaya KKB Kodap XVI

Lima hari kemudian, atau tepatnya 30 Oktober, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan makan siang bersama tiga bakal capres yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Istana Negara.

Foto mereka tersebar dengan “hidangan mewah” di atas meja makan.