POLEMIK Pelantikan Anggota MRP, Paskalis Kossay: Politik Adu Domba Menguat di Era Otsus Jilid II

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Memasuki era baru Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua, perilaku politik dalam dinamika hidup orang asli Papua (OAP) mulai berubah.

Hal ini dikatakan pemerhati masalah Papua, Paskalis Kossay kepada Tribun-Papua.com, melalui pesan WhatsAppnya kepada Tribun-papua.com, Kamis, (9/11/2023).

Kata Kossay, kesatuan masyarakat adat Papua bakal terpecah belah berdasarkan batas wilayah adat, suku, agama, dan golongan.

Baca juga: WAMENDAGRI: Pernyataan Marinus Yaung Terkait MRP Sangat Tendensius, Menyesatkan dan Mengadu Domba

“Perubahan sikap OAP ini lebih cenderung kearah adu domba diantara sesama orang Papua sendiri,” katanya.

"Hal ini terbukti pada proses penetapan anggota MRP hasil seleksi periode 2023-2028. Ada sejumlah orang yang gagal dilantik karena namanya mendadak diganti oleh nama lain," sambungnya.

Dikatakan, proses pergantian nama lain tersebut terjadi di luar mekanisme formal sebagaimana diatur dalam PP No 54/2004 dan Perdasi No 5/ 2023.

Hal ini, menurutnya, bisa terjadi karena permainan politik adu domba diantara sesama orang Papua itu sendiri.

"Menurut Marinus Yaung, politik adu domba (devide et impera) adalah hasil praktek politik Jakarta terhadap Papua, dan pernyataannya (Marinus Yaung) tersebut merujuk dari gagalnya beberapa anggota MRP terpilih yang gagal dilantik pada 7 November 2923 lalu," ujarnya.

Kata Kossay, pihak yang dituduh menolak Otsus seperti yang dingkapkan Wamendagri John Wempi patut dipertanyakan keabsahannya.

Baca juga: Wamendagri Sebut Tak Ada DENDAM POLITIK ke Lukas Enembe, JWW: Pemikiran Marinus Yaung Dangkal

Kegagalan beberapa anggota MRP terpilih tersebut, kata Kossay, diduga adanya perebutan kekuasaan politik dengan cara Papua tipu Papua.

"Papua fitnah Papua dengan strategi kami merah putih, mereka bintang kejora," katanya mengutip perkataan Marinus Yaung.

Mencermati dinamika politik dikalangan orang asli Papua dalam memasuki era Otsus Jilid II ini, kata Kossay, memang apa yang diasumsikan Marinus Yaung sedang terjadi diantara sesama OAP.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, saling fitnah memfitnah, saling membedakan antara suku, agama, antar kelompok dan antar wilayah adat sangat kencang dipraktekan oleh orang-orang Papua yang berpandangan pragmatis serta primordialistis.

Baca juga: DIDUGA DENDAM POLITIK Jhon Wempi Wetipo Terhadap Lukas Enembe, Marinus: Pilkada Gubernur Papua 2018

Dinamika perilaku pragmatisme politik seperti ini, menurut Kossay bakal tumbuh menjadi sebuah konstelasi politik baru.

Di mana, menurutnya bakal terjadi segmentasi politik yang menggerus nilai-nilai kesatuan diantara masyarakat asli Papua.

"Kesatuan masyarakat adat Papua bakal terpecah belah berdasarkan batas wilayah adat, suku, agama, dan golongan," katanya.

Penjelasan Wamendagri Soal Calon Anggota MRP Tak Dilantik

Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan, soal adanya sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang tidak dilantik dikarenakan terhalang Peraturan Provinsi (Perdasi).

Ia mengatakan, pada Perdasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP pasal 5 ayat 1, 2 dan 3, sudah menegaskan, keterwakilan adat, agama, dan perempuan yang ada di lingkungan provinsi papua induk yang bersangkutan terdiri dari suku Tabi dan Saireri.

"Dan yang masuk (Anggota MRP yang tidak Dilantik) itu saudara-saudara kita dari gunung," katanya usai pelantikan anggota MRP di Kantor Gubernur Papua, Selasa, (7/11/2023)

Bahkan ia menegaskan, ini bukan berbicara diskriminasi tetapi aturan yang diikuti.

Baca juga: Calon Anggota MRP Perwakilan Muslim Tidak Dilantik, Ini Penjelasan Wamendagri

"Mohon maaf saya tidak diskriminasi di sini tetapi kekhususan ini sudah diatur," ujarnya.

Namun, kata mantan Bupati Jayawijaya tersebut, ini berbeda dengan daerah otonomi baru yang belum memiliki Perdasi di mana anggota MRP, dari Saireri dan Tabi bisa mencalonkan diri di Wilayah Papua pegunungan.

"Kalau MRP di Papua Pegunungan saudara-saudara dari daerah Saireri dan Tabi bisa maju (Anggota MRP) karena belum ada regulasi yang mengaturnya," katanya.

"Makanya saya bilang dari GKI di wilayah pesisir usul di gunung itu bisa tapi kalau di sini tidak bisa karena ada Perdasi nomor 5 tahun 2023 pasal 5 ayat 12 dan 3," jelasnya putra asli Lembah Balim itu.

Untuk itu, Wempi menegaskan hal ini telah jelas sehingga tidak perlu dipolitisir.

Baca juga: Calon Anggota MRP yang Tidak Lolos Bisa Dilantik Nanti? Wamendagri: Tergantung Pj Gubernur Papua

Marinus Yaung: Tak Adil dan Diskriminasi

Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung menilai, peryataan Wamendagri John Wempi Wetipo soal calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat tidak adil dan diskriminasi.

Ia mengatakan, peryataan Wamendagri soal alasan ada calon anggota MRP terlibat dalam penolakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Judicial Review Otsus, diperiode MRP 5 tahun lalu jadi alasan Pemerintah Pusat tidak melantik Orpa Nari dan Benny Sweni pada pelantikan MRP di Kantor Gubernur Papua, Selasa, (7/11/2023) malam adalah narasi politik kelompok merah putih.

Dikatakan, narasi menolak Otsus yang dimunculkan John Wempi Wetipo ini memang narasi politik yang disampaikan kelompok Papua merah putih untuk mendiskreditkan dan mematikan karir politik gubernur Lukas Enembe dan Timotius Murib berserta para kader politik dan simpatisanya.

Namun, kata Marinus, ada kader Lukas Enembe yang ikut terlibat dalam aksi penolakan Otsus, dimana sewaktu Timotius Murid dan MRP melakukan judicial review ke MK tentang UU Otsus, beberapa saksi kader Lukas Enembe yang dihadirkan MRP dan ikut bersaksi menolak Otsus di MK, malah dipromosikan Mendagri untuk menjabat pejabat Gubernur di provinsi yang adai di Bumi Cenderawasih.

"Sehingga Wempi Wetipo dengan narasinya ini, sangat tidak adil dan diskriminatif," katanya kepada Tribun-Papua.com, melalui pesan WhatsAppnya, Selasa, (07/11/2023).

Selain itu, kata Marinus, narasi menolak Otsus yang dimunculkan John Wempi Wetipo, dalam bacaan politik dirinya, ini bagian dari dendam politik lama Jhon Wetipo terhadap Lukas Enembe yang mengalahkan dia dalam Pilkada Gubernur Papua tahun 2018.

Baca juga: SAH, Anggota MRP Periode 2023-2028 Resmi Dilantik, Ini Pesan Wamendagri!

"Kalau kebijakan strategis terhadap Papua dilakukan oleh Jakarta dengan berbasis pada sentimen pribadi, sentimen kesukuan dan dendam-dendam politik," ujar Marinus.

Ia mengatakan, Jakarta sesungguhnya sedang terus merawat kekecewaan, permusuhan, dan kebencian orang Papua.

Bahkan, Marinus meminta John Wempi Wetipo seharusnya dalam kapasitasnya saat ini, memainkan peran sebagai problem solving dalam hubungan konfliktual Jakarta dengan Papua yang terus membara saat ini.

"Dia seharus menjembatani hubungan saling percaya antara Jakarta dan Papua yang sudah berada di titik nadir," tukasnya.

"Sangat disayangkan dia tidak memainkan peran ini dengan baik. Malah memunculkan narasi-narasi tendensius kader-kader Lukas Enembe penolak Otsus tidak akan dapat kesempatan promosi karir politiknya."

"Dugaan saya, dengan narasi orang Papua yang tolak Otsus akan bernasib sama dengan Orpa Nari, Benny Swenny, dan Robert Wanggai. Ini adalah senjata politik John Wempi Wetipo untuk mengancam kader - kader Lukas Enembe seperti Yunus Wonda yang akan maju di Pilkada Gubernur Papua," sambungnya.

Bahkan, Marinus juga menyangkan sikap arogansi politik John Wempi Wetipo terhadap orang asli Papua.

“Jika Jakarta mau konsisten bersihkan semua kader Lukas Enembe penolak Otsus Papua, maka Jakarta harus konsisten dengan kebijakannya,” pintas Marinus.

"Jangan lagi ada kader Lukas Enembe yang dipromosikan untuk menjabat posisi pejabat gubernur di Papua atau di posisi kursi kekuasaan lainnya," tegasnya. (*)