Cegah Potensi Kecurangan Pemilu 2024 di Sarmi, Bawaslu Papua Rangkul Tokoh Adat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hajatannasional yang rawan akan terjadinya kecurangan.

Sehingga pencegahan kecurangan bahkan potensi konflik perlu dilakukan.

Dalam upaya mencegah konflik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membangun kerjasama sekaligus mengajak tokoh adat setempat untuk menjaga  keamanan dan stabilitas serta kecurangan sosial jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin usai bertatap muka dan berdialok dengan komunitas masyarakat adat  Kabupaten Sarmi, bertempat di  auditorium Biro Bantuan Hukum, Jumat (2/2/2024).

Hardin Halidin mengatakan, pencegahan konflik diutamakan di wilayah yang rawan kelompok perisai.

Baca juga: Seruan Ketua Ikatan Keluarga Yapen Waropen Binsasura kepada Warganya di Sarmi

Hardin menyebutkan tokoh ketokohan di daerah Papua masih sangat diterima masyaarakat.

Oleh karena itu, Bawaslu memilih jalur masuk melalui kearifan lokal dengan cara tersebut.

"Selain itu, Bawaslu Papua secara internal juga melakukan sejumlah hal sebagai persiapan pengawasan pemilu di daerah Sarmi Salah satunya meningkatkan kapasitas jajaran Pemilu," terangnya.

Dirinya juga memastikan urusan infrastruktur tidak menjadi hambatan teknis dalam persiapan Pemilu 2024.

"Saat ini konsentrasi Bawaslu memastikan bahwa kapasitas dan kualitas kerja jajarannya mampu melakukan pengawasan percepatan penditribusian logistik hingga pengawasan di pemungutan suara sudah siap," aku Hardin Halidin.

Diharapkan jalinan kerjasama antar lembaga dapat memudahkan teknis Bawaslu dalam melakukan pengawasan,

Hal ini dilakukan karena peran tokoh adat juga penting untuk mencegah konflik dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. 

"Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat," jelasnya.

"Tokoh adat merupakan ujung tombak dalam memberikan edukasi tentang pendidikan politik. Penguatan pendidikan politik tentu saja menjadi senjata yang ampuh untuk menghentikan intimidasi politik yang muncul akibat perbedaan pilihan ataupun kampanye hitam," sambung Hardin Halidin.

Baca juga: Diskominfo Sarmi Jamin Ketersediaan Akses Internet Selama Pemilu 2024