KY Papua Ajak Masyarakat di Provinsi DOB Ikut Kawal Sengketa Pemilu Hingga Persidangan

Laporan: Tribun-papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Yudisial RI Penghubung Papua  berharap masyarakat di provinsi induk dan Daerah Otonomi Baru, (DOB)  terlibat aktif dalam pengawal persidangan sengketa Pemilu 2024.

Pengawalan ini sebagai bagian dari tugas masyarakat mengawal perilaku hakim selama persidangan nantinya, dan melaporkanya kepada KY terkait pelangaran hakim.

"Masyarakat harus bersama-sama karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan  peran fundamental dalam ikut mengawal menjaga proses pemantauan Pemilu secara Mandiri, dengan perkara pemilu di persidangan baik itu Pengadilan Negeri dan PTUN, " ujar Ketua Komisi Yudisial RI Penghubung Papua, Methodius Kossay kepada tribun-papua.com di ruang kerjarnya, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Komisi Yudisial Siap Kawal Persidangan Sengketa Pemilu 

Untuk itu, dirinya sebagai kepala  KY Papua berharap adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses kekurangan Pemilu, tidak hanya di TPS dan KPU tapi langsung di dalam persidangan mengawal perilaku hakim.

"Maka kami berharap kepada seluruh masyarakat di tiga daerah DOB dan Provinsi Papua induk untuk ikut memantau proses pelaksanaan pemilu maupun proses persidangan pemilu sehingga kita bisa bersama-sama soal pemilu yang jujur adil dan berintegritas," tegasnya.

Ia berharap dengan adanya pengawalan masyarakat,  tentu akan memotivasi dan menjadi alaram bagi hakim agar menjalankan sidang sengeketa pilkada denga jujur, adil dan berintegritas.

"Maka dengan begitu Hakim dapat melakukan persidangan secara baik dan integritas jujur dan transparan untuk menunjukkan Potret yang baik," kata Methodius.

Selain itu, kata Methodius, hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Papua yang ada di wilayah DOB  yang mengikuti proses demokrasi untuk pertama kalinya.

"Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan tetapi kami optimis proses pemilihan umum dan legislatif dapat berjalan dengan aman," katanya.

"Kami akan terus memantau pelaksanaan persidangan pelanggaran pemilu baik itu secara administrasi maupun pidana," imbuh Methodius.  (*)