Panglima TPNPB OPM Keluarkan Seruan Larangan Aksi Mengganggu Pelaksanaan Pileg dan Pilpres

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden pada 14 Febuari,  Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) mengeluarkan seruan kepada para pimpinan Kodap TPNPB di seluruh Papua Barat.

Seruan tersebut terkait pelarangan adanya aksi yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi serentak nanti.

Panglima TPNPB OPM, Amos Sorondanya menegaskan, apabila seruan itu dilanggar, maka itu bukan perintah langsung dari pihaknya. 

"Kalau Kodap yang melakukan aksi untuk menggagalkan Pemilu, maka itu bukanlah perintah langsung merkas besar TPNPB," katanya, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo Ajak Warga Papua Sukseskan Pemilu 2024

Amos  juga menegaskan, bahwa TPNPB tidak mengeluarkan instruksi untuk mengagalkan Pemilu di tanah Papua. 

"Kalau ada aksi, itu sudah jelas ada oknum dibalik itu yang mempergunakan TPNPB, dan hal itu di luar tanggungjawab kami di markas besar kami," tegasnya. 

Menurut Amos, seruan itu dikeluarkan, supaya pada Pileg dan Pilpres, rakyat Papua bisa memilih pemimpin yang dinilai bisa membawa perubahan.

"Kita tidak bisa memaksakan rakyat Papua untuk tidak memiliki, karena bangsa rakyat Papua punya hak untuk mengikuti pesta demokrasi," tegasnya.

Kembali dipertegas Amos, markas besar TPNPB OPM tidak bertanggungjawab apabila ada aksi yang dilakukan para pimpinan di wilayah.

"Sekali lagi, kalau militer Indonesia baik TNI atau Polri bertindak maka buka itu tanggungjawab kami, karena itu kepentingan," tegas Amos. (*)