Sampai Kapan OAP Jadi Penonton di Tanahnya Sendiri? Ini Kata Tokoh Masyarakat Suku Kamoro Mimika

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Tahapan Pemilu 2024 hingga saat ini belum selesai dan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahapan ini masuk rapat pleno di tingkat Distrik.

Rapat pleno ini dalam rangka perhitungan suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD, dan DPD RI.

Pemilu 2024 merupakan momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menentukan nasib dan memilih calon terbaik untuk memimpin selama lima tahun kedepan.

Di Kabupaten Mimika, dalam dalam pemilu sejauh ini berjalan dengan baik, aman, dan kondusif.

Baca juga: Warga Suku Komoro Coblos Prabowo-Gibran, Ternyata Ini Kesan Hangat Terhadap Eks Jenderal Kopassus

Sejauh ini baik di pemerintahan dan kursi DPRD Mimika menjadi sorotan publik lantaran Orang Asli Papua (OAP) terlebih khusus masyatakat suku Kamoro jarang mendapatkan peluang.

Fakta ini menimbulkan perdebatan bahwa, hak OAP dirampas oleh warga lain yang mendominasi di Mimika.

Tokoh Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku kepada Tribun-Papua.com, Senin (19/2/2024) meminta pemerintah, KPU, Bawaslu melihat fenomena ini terlebih khusu di Pemilu 2024.

"Kami minta pemerintah, KPU, Bawaslu melihat OAP karena selama ini hak kami dirampas oleh orang lain," kata Marianus.

Marianus menyebut, selema ini orang Kamoro jarang sekali ada keterwakilan yang duduk di DPRD Mimika dan ini merupakan tanda tanya besar pada pemilu-pemilu sebelumnya. Apakah ada money politik atau seperti apa.

"Kami mohon KPU dan Bawaslu melihat hal ini karena di Pemilu 2023 kali ini ada Caleg yang datang kasih uang ke warga suku Kamoro dengan menjanjikan banyak hal."

Lanjutnya, sesuai informasi diperoleh dari masyarakat di kampung-kampung pesisir bahwa, para Caleg memerintahkan kepala kampung hingga guru-guru terlibat untuk mencoblos caleg tersebut," ujarnya.

Baca juga: Aparat Gabungan Jaga Ketat Rapat Pleno Pemilu 2024 di Mimika

Marianus mengatakan, sesuai UU Otsus memang masyatakat Papua seharusnya menjadi pemimpin di tanahnya sendiri. Tetapi ditingkat bawah seperti DPRD belum ada regulasi terkait itu sehingga munculah fenomena banyak pendatang menjadi pemimpin.

Kata dia, padahal orang Papua juga banyak yang pintar-pintar, bersekolah tinggi tetapi jarang diberikan kesempatan terlebih khusus yang terjadi di Mimika saat ini.     

Pada kesempatan tokoh masyarakat Suku Kamoro Ini mengapresiasi ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak yang telah menyuarakan keterlibatan OAP di Pemilu 2024.

"OAP harus menjadi pemimpin di tanahnya sendiri dan perlu adanya regulasi pemerintah memihak kepada OAP yang mendominasi menjadi pemimpin. namun nyatanya sejauh ini banyak orang dari luar," katanya.

Ia menjelaskan, OAP mungkin calonkan diri di luar Papua karena saingan yang sangat berat dan itu sangat tidak mungkin maka, momen pemilu ini berikan kesempatan kepada OAP yang duduk di kursi DPRD dan DPR Provinsi," jelasnya.

Marianus menyebut, khusus Dapil 6 wilayah suku Kamoro sangat memperhatikan dengan kondisi selama ini di mana, pemerintah kurang memperhatikan masyarakat, akses jaringan internet, listrik, transportasi, dan tentu masih banyak yang lain.

"Pemilu 2024 jangan sampai jadi malapetaka karena sekitar 18 orang Kamoro mencalonkan diri jadi caleg DPR dan sisanya pendatang," katanya.

Baca juga: Jelang Pleno Distrik Pemilu 2024 di Mimika, Warga Datangi Gudang Penyimpanan Kotak Suara

Menurutnya, jika kedepan dalam hasil pleno ternyata orang Kamoro justru tidak menduduki DPR maka Dapil enam harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan terjadi politik uang.

"Orang butuh uang tetapi tidak begitu caranya dan kepada Bawaslu Mimika agar melakukan tindakan tegas kepada oknum caleg melanggar aturan," tandasnya. (*)