ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Kantor Gubernur Papua Dipalang

Sikapi Demo Solidaritas ASN Provinsi Papua, Aktivis Pemuda: Itu Kepentingan Segelintir Orang

Jansen menegaskan, sudah tepat fungsi pemerintah yaitu melakukan evaluasi dan melakukan fungsi kontrol kepada ASN dalam Penempatan Jabatan.

Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Paul Manahara Tambunan
Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Aktivis Pemuda Papua menyikapi dinamika demonstrasi yang dilakukan oleh Solidaritas ASN Provinsi Papua terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ridwan Rumasukun beberapa waktu lalu di Kota Jayapura 

"Jangan demo-demo karena kami masyarakat mau dpemerintah berjalan baik," tambah Jansen.

Ditempat yang sama, Anggota Aktivis Pemuda Papua Paulinus Ohee menilai, aksi tuntutan terhadap Pj Gubernur Papua adalah kepentingan segelintir orang.

"Menurut kami siapapun dia dalam hal ini yang mengatasnamakan solidaritas ASN Provinsi Papua untuk fokus pada pelayanan karena rakyat Papua butuh pelayanan pemerintah yang maksimal efektif dan efisien," katanya.

Solidaritas ASN Provinsi Papua mendesak Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun agar segera hentikan seluruh proses pelantikan di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua. Melalui Video yang diperoleh Tribun-Papua.com, perwakilan Solidaritas ASN Provinsi Papua telah menutup Kantor Otonom Kotaraja sejak Selasa (2/4/2024) malam.
Solidaritas ASN Provinsi Papua mendesak Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun agar segera hentikan seluruh proses pelantikan di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua. Melalui Video yang diperoleh Tribun-Papua.com, perwakilan Solidaritas ASN Provinsi Papua telah menutup Kantor Otonom Kotaraja sejak Selasa (2/4/2024) malam. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

Dia mengatakan,dinamika yang terjadi adanya pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Solidaritas Pemuda dan Rakyat Papua.

Baca juga: BREAKING NEWS: Polisi Keroyok Wartawan Tribun Papua saat Liput Demo di Nabire, HP Dirampas

"Sekali lagi kami Ingatkan untuk tidak mempolitisir sesuatu yang berkaitan dengan Pilkada November 2024 mendatang," tukasnya.

Lanjut Paul, apa yang dilakukan ini hanya mangatasnamakan,untuk menggangu stabilitas pemerintah.

Untuk itu, lanjut Paul pihaknya meminta agar Pj Gubernur Papua, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menpan RB untuk memberikan sanksi tegas terhadap ASN yang melakukan demonstrasi.

"Oknum PNS nakal harus diberikan sanksi yang tegas agar ini menjadi pelajaran buat PNS yang lain apapun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua itu sudah sesuai dengan mekanisme internal pemerintah," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved