Sikapi Demo Solidaritas ASN Provinsi Papua, Aktivis Pemuda: Itu Kepentingan Segelintir Orang

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Aktivis Pemuda Papua menyikapi dinamika demonstrasi yang dilakukan oleh Solidaritas ASN Provinsi Papua terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ridwan Rumasukun beberapa waktu lalu di Kota Jayapura.

Menurut Ketua Aktivis Pemuda Papua Jansen Previdea Kareth,aksi yang dilakukan itu hanya mengatasnamakan segelintir orang yang punya kepentingan.

Menurutnya,pihaknya begitu resah dengan apa yang dilakukan Solidaritas ASN Provinsi Papua dengan mengatasnamakan masyarakat Papua.

"Kami memcermati dan meneropong ke depan bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini hanya segelintir orang saja, oknum tertentu yang mempunyai kepentingan," kata Jansen Previdea Kareth kepada wartawan di Abepura,Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Kantor Otonom Papua Digeruduk ASN, Presiden Diminta Segera Copot Pj Gubernur Ridwan Rumasukun

Menurut Jansen,langkah yang dilakukan segelintir orang ini hanya untuk menggangu stabilitas pemerintahan dengan materi orasi yang tidak berbobot.

"Kami disini memberikan satu kritik kepada kawan-kawan bahwa Demonstrasi yang dilakukan ini kepentingan mereka tidak usah bicara soal melibatkan masyarakat Papua," ujarnya.

Jansen menegaskan, sudah tepat fungsi pemerintah yaitu melakukan evaluasi dan melakukan fungsi kontrol kepada ASN dalam Penempatan Jabatan.

Sehingga, pihaknya meminta agar Solidaritas ASN Provinsi Papua menggangu stabilitas roda Pemerintahan.

"Masyarakat menilai bahwa tugas pemerintah yang utama adalah melakukan pelayanan publik,bagaimana sesama pemerintah saling serang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jansen mengatakan,jangan karena demonstrasi ini menunjukkan satu etika yang kurang baik dihadapan publik.

"Kemudian menunjukkan bahwa ini langkah tepat menyangkut kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur, tugas utama Gubernur bagaimana mempersiapkan pelantikan kepala daerah melakukan apa namanya pelaksanaan Pilkada gubernur dan mengawal tentang pelaksanaan Pilkada di kabupaten kota," pungkasnya.

Menurut Jansen,langkah yang dilakukan Solidaritas ASN Provinsi Papua mesti mengedepankan etika dan mekanisme birokrasi.

Selain itu,mesti mengadu ke komisi aparatur sipil negara atau Kementerian Dalam Negeri.