Pemuda Papua Minta Solidaritas ASN Provinsi Setop Giring Opini lewat Aksi Demonstrasi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Solidaritas ASN Provinsi Papua beberapa waktu lalu melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua untuk menuntut Pj Gubernur Ridwan Rumasukun di copot bahkan meminta dirinya hentikan pelantikan pejabat eselon III di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua.

Perwakilan Aktivis Pemuda Papua, Leo Himan meminta Solidaritas ASN Provinsi Papua hentikan aksi tersebut.

"Abang-abang yang notabene ASN, kemarin waktu pelantikan tidak mendapat jabatan lalu bikin gerakan tambahan itu tidak boleh," kata Leo Himan kepada wartawan di Abepura, Jumat (5/4/2024) sore.

Menurut Leo, jangan melalui demo ASN jangan penggiringan OPINI.

Baca juga: Sikapi Demo Solidaritas ASN Provinsi Papua, Aktivis Pemuda: Itu Kepentingan Segelintir Orang

"Bukan berarti sudah mau Pilkada jadi ada pengiringan opini untuk mengarahkan masyarakat yang ujungnya bisa berkonflik ini tidak boleh terjadi," ujarnya.

Leo mengatakan, pemerintah hari ini bawa pimpinan Pj Gubernur Papua sedang fokus menyiapkan tahapan jelang Pilkada.

"Sehingga kelompok yang mengatasnamakan Forum ASN itu tidak benar, itu hanya oknum tertentu yang tidak dapat jabatan kalu buat forum tidak resmi itu," ujarnya.

Dia mengatakan,sebagai bawahan dari Gubernur harus tahu bahwa kalau tidak dapat jabatan maka itu sudah dievaluasi dan tidak layak.

"Sehingga tidak diberikan jabatan tapi kalau yang dapat jabatan syukur saya pikir forum yang sedang bergerak ini lebih bagus fokus kerja saja, kalau mau terlibat politik praktis lebih baik setop," ungkapnya.

Senada,Sekretaris Pemuda Aktivis Papua Husni Difinubun meminta seluruh ASN mesti menjaga stabilitas dari Papua menjelang Pilkada.

"Gubernur Papua saat ini sedang menyiapkan agenda Pilkada tahun 2024 untuk di seluruh tanah Papua Jadi kami sebagai aktivis berharap tidak ada gerakan-gerakan yang mengganggu pemerintahan."

"Karena demo dua kali kemarin itu sangat mengganggu pemerintahan dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat untuk pelayanan publik," sambung Husni. (*)